PARLEMEN JATIM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur diminta fokus untuk mengurangi angka kemiskinan di Madura. Pasalnya, angka kemisk...
PARLEMEN JATIM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur diminta fokus untuk mengurangi angka kemiskinan di Madura. Pasalnya, angka kemiskinan di wilayah tersebut masih tinggi dan pembangunan pun tidak merata. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar.
“Kemiskinan di Madura masih tinggi, karena itu kami berharap Pemprov fokus mengurangsi angka kemiskinan yang lebih riil,” tutur Iskandar, Kamis (4/10).
Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Madura itu menjelaskan, salah satu langkah mengurangi kemiskinan adalah mensinergikan pembangunan di pusat dan daerah. Dengan adanya sinergisitas maka geliat ekonomi akan meningkat sehingga tingkat pendapatan warga Madura merangkak naik.
“Solusinya adalah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah disinergikan,” tandas politisi berlatar birokrat itu.
Dijelaskannya, selama ini investor enggan masuk ke wilayah Madura sehingga lapangan kerja sangat terbatas. Kondisi itu bisa dilihat karena di wilayah itu kegiatan bisnis kurang bergairah.
“Kalau bicara kultur terkait juga semangat investor. Selama ini pemerintah kurang mendekati kepada selera investor. Terbukti, secara bisnis tidak ada rumah makan dan hotel yang layak,” kritik Iskandar.
Politisi Partai Demokrat ini menilai dibangunnya jembatan Suramadu belum optimal untuk mendongkrak perekonomian di wilayah Madura. Karena itu, agar angka kemiskinan bisa ditekan, Pemprov Jatim harus menambah porsi APBD pada tahun 2018.
“Pembangunan jembatan Suramadu harus dilakukan secara terpadu dan terencana sehingga bisa menjadi kawasan ekonomi yang menghasilkan pendapatan asli daerah,” pungkas Iskandar.
COMMENTS