PARLEMEN JATIM-Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur (Alit Jati) bersama elemen Mahasiswa melakukan aksi demo dan wadu...
PARLEMEN JATIM-Ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Tani Jawa Timur (Alit Jati) bersama elemen Mahasiswa melakukan aksi demo dan wadul keluh kesah di depan DPRD Jatim, Senin (24/9). Dalam aksinya ini Aliansi Tani di Jatim langsung diterima Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im dan anggota Komisi B, Prof. Noer Soetjipto di ruang komisi B DPRD Jatim.
Kordinator Lapangan aksi Alinsi Tani Jatim, Sugiyono mengatakan aksi ini digelar karena masih adanya konflik agraria di Jatim pada 2017, yaitu 659 konflik. Oleh karena itu pihaknya meminta segera menyelesaikan konflik agraria di Jatim.
"Di hari tani Nasional, kami harap permasalahan pertanian di Jatim dapat segera diselesaikan,"tegasnya.
Lebih lanjut, tuntutan kedua yaitu pemerintah melaksanakan UU lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan perda perlindungan serta pemberdayaan petani.
Ketiga yaitu, Pemerintah agar menghentikan ahli lahan pertanian produktif. Keempat yaitu pemerintah menghentikan kriminalisasi petani, dan segala bentuk represifitas lainnya.
Kelima yaitu, pemerintah segera membentuk tim gugus tugas reforma Agraria (GTRA) Jatim. Keenam yaitu, pemerintah segera mewujudkan kedaulatan, dan kesejahteraan petani di Jatim atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Serta ketujuh segera wujudkan reforma Agraria sejati.
Sementara itu, Suli Da'im mengatakan akan menyampaikan aspirasi aliansi Tani di Jatim kepada pemerintah selaku pihak eksekutif. "Kami akan tindak lanjuti ke pimpinan DPRD Jatim untuk disampajkan kepemerintah pusat, dan pemprov Jatim agar tuntutan petani agar diselesaikan,"ujar politisi PAN tersebut.
Terkait lahan alih fungsi pertanian, ia meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan lahan produktif pertanian agar tidak dijadikan perumahan. Sebab bila difungsikan sebagai perumahan maka produksi pangan bisa berkurang.
Ia mencontohkan, masalah waduk Sepat di Lakarsantri Kota Surabaya hingga saat ini belum ada titik temu antara petani dan Pemerintah Kota Surabaya. Seharusnya pihak pemkot dan BPN mengutamakan kepentingan petani. Mengingat waduk Sepat di lakarsantri ini dibutuhkan masyarakat untuk mengaliri lahan pertanian. "Apabila belum ada titik temu. Pihak DPRD Jatim akan sidak langsung ke waduk sepat tersebut," pungkas Suli Da'im. (day)
COMMENTS