PARLEMEN JATIM-Pergantian nahkoda di PT PWU Jatim dari Basanto Yudhoyoko kepada Erlangga Satria Agung, mendapat reaksi positif dari kala...
PARLEMEN JATIM-Pergantian nahkoda di PT
PWU Jatim dari Basanto Yudhoyoko kepada Erlangga Satria Agung, mendapat reaksi
positif dari kalangan DPRD Jawa Timur, khususnya Komisi C. Dirut baru ini
diharapkan tidak lagi berpikir meminta tambahan modal dari APBD.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Kodrat
Sunyoto mengingatkan Dirut PT PWU yang baru untuk memaksimalkan aset- aset
milik PWU agar bisa menghasilkan provit atau keuntungan. Sehingga ‘budaya’
meminta tambahan modal kepada APBD Jatim bisa dihentikan.
“Harapan saya bisa memanfaatkan aset
yang ada untuk menghasilkan sehingga tidak mengandalkan tambahan modal dari
APBD lagi. Selama ini, kecuali Bank Jatim, BUMD BUMD yang meminta tambahan
modal kurang bagus progresnya terhadap tambahan PAD,” kata Kodrat di ruang
Fraksi Golkar, Rabu (12/9).
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Jatim
ini berharap, masalah yang ‘diwariskan’ para dirut yang lama bisa diatasi
terlebih dahulu. Dengan begitu ketika terjadi pergantian gubernur yang baru,
kondisi sudah jauh lebih baik.
“Nanti kalau sudah ada pergantian
gubernur baru PWU sudah menunjukkan kinerja yang bagus, jangan sampai Gubernur
baru diberi pekerjaan rumah BUMD-BUMD yang bermasalah. Khusus persoalan di PWU
Jatim, Pak Erlangga harus segera mencari solusi. Karena itu, jangan sampai ada
pemanfaatan aset yang tidak sesuai dengan pijakan hukum. Ini PR besar untuk
Dirut baru” tegasnya.
Ketua ormas MKGR Jatim ini berharap
Erlangga Satria Agung mampu menjalin dan memanfaatkan komunikasi politik yang
baik dengan Komisi C untuk mengkonsultasikan perkembangan BUMD yang
dipimpinnya. Dirinya menyontohkan di daerah lain, selalu melakukan koordinasi
setiap tiga bulan sekali antara BUMD dengan Dewan.
“Saya berharap PT PWU ini tidak hanya
menunggu dipanggil oleh dewan untuk berkoordinasi dengan kami, tapi setiap tri
wulan BUMD ini bisa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Komisi C,"
imbuhnya. (day)
COMMENTS