PARLEMEN JATIM- Sebagai bentuk komitmen kuat dalam menurunkan angka kemiskinan terutama di pedesaan, serta fokus dalam menaikkan angka ...
PARLEMEN JATIM-Sebagai
bentuk komitmen kuat dalam menurunkan angka kemiskinan terutama di pedesaan,
serta fokus dalam menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gubernur Jatim Khofifah
Indar Parawansa bersama pimpinan dewan sepakat menandatangani Nota Kesepakatan
terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jatim tahun 2019-2024.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini dilakukan saat Sidang Paripurna di
DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (14/3/2019).
Dalam sambutannya, Gubernur
Khofifah menegaskan bahwa RPJMD tahun 2019-2024 ini fokus pada penurunan angka
kemiskinan terutama di pedesaan dan peningkatan IPM. Menurutnya, tingkat
kemiskinan Jatim saat ini tercatat sebesar 10,85 persen, dimana kemiskinan di
pedesaan sebesar 15,2 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,9 persen.
Dirinya berharap, di tahun 2024
kemiskinan di pedesaan bisa turun menjadi 11,2 persen. Apalagi lima tahun
terakhir ini kemiskinan di pedesaan stuck,
hanya turun 0,7 persen tidak sampai 1 persen, walaupun kemiskinan perkotaan
turun signifikan.
“Jadi kami ingin ada penurunan
kemiskinan di pedesaan. Kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk
mengantisipasi hal ini termasuk berkoordinasi dengan OPD,” jelasnya.
Selain menurunkan angka kemiskinan,
Gubernur Khofifah juga memiliki komitmen kuat untuk mendongkrak IPM Jatim.
Berdasarkan data BPS tahun 2017, IPM Jatim masuk ranking 15. Angka ini termasuk
terendah di Pulau Jawa.
Untuk itu, langkah yang akan
dilakukan adalah memperbaiki kualitas SDM dengan meningkatkan rata-rata lama
sekolah, dimana saat ini mencapai 7,34. Artinya masih banyak anak drop out saat SMP/MTs kelas dua semester
satu. Ia berharap di tahun 2024 menjadi 9,3 atau SMA/MA kelas satu.
“Saya mohon ketika kita berbicara
peningkatan SDM dan daya saing tidak mungkin kita tidak mendongkrak IPM. Untuk
itu kami akan koordinasi dengan kab/kota agar kejar paket A, B dan C dikejar
sehingga percepatan bisa dilakukan signifikan,” katanya.
Gubernur perempuan pertama Jatim
ini menegaskan bahwa semua langkah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan
ekonomi Jatim agar terus berada di atas rata-rata nasional. Selain itu agar
Jatim tetap menjadi daya tarik bagi investor.
“Kita akan maksimalkan seluruh
energi untuk menurunkan kemiskinan terutama di desa, mempersempit kesenjangan
baik di perkotaan dan pedesaan, serta menaikkan IPM Jatim di atas rata-rata
nasional seperti halnya pertumbuhan ekonomi saat ini,” katanya.
Terkait proses RPJMD ini, Gubernur Khofifah menyampaikan terimakasih
atas percepatan proses yang dilakukan DPRD Provinsi Jatim termasuk pembentukan panitia
khusus (Pansus). Sehingga setelah proses dari Kemendagri bisa langsung
dilakukan penyusunan dan penetapan Raperda. Ini
semua dilakukan paling lama enam bulan setelah gubernur dan wagub dilantik.
“Terimakasih kepada sembilan fraksi
yang sudah menyampaikannya secara tertulis dan atas seluruh komitmen yang kita
bangun. Kami siap berdiskusi untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi
kesenjangan dan menaikkan IPM,” pungkasnya.
Turut hadir dalam sidang paripurna
ini, Wakil Gubernur Jatim, Sekdaprov Jatim, serta seluruh Kepala OPD di
lingkungan Pemprov Jatim. (day)
COMMENTS