PARLEMEN JATIM-Perwakilan Lembaga Tunanetra di Surabaya menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, dalam pertemuan tersebu...
PARLEMEN JATIM-Perwakilan Lembaga Tunanetra di Surabaya menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, dalam pertemuan tersebut lembaga Tuna netra tersebut meminta perlu ada revisi tentang Perda disabilitas di Jatim.
Perwakilan Lembaga Tuna Netra Surabaya, Tutus Setiawan di DPRD Jatim, mengatakan hasil survei dilapangan penyandang disabilitas banyak mengeluhkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi disabilitas, terutama tentang pendidikan di Jatim. Oleh karena itu pihaknya telah merangkum keluhan dalam sebuah draf yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi lewat DPRD Jatim.
"Kami harap Pemerintah segera melakukan revisi tersebut, sehingga kedepan penyandang disabilitas bisa terfasilitas dengan baik,"ujar Tutus, Senin (18/9).
Ia mencontohkan, masalah guru pendamping di sekolah SMA/SMK di negeri waktu dikelolah kabupaten/kota masih ada. Kemudian saat dikelolah oleh Provinsi guru pendamping bagi disabilitas justru tidak ada sekarang.
"Oleh itu kami harap pemerintah provinsi tetap memberikan bantuan guru pendamping bagi disabilitas di SMA/SMK saat dikelolah oleh provinsi Jatim,"imbuhnya.
Selain itu, pihaknya meminta dan mengusulkan kepada pemerintah membuat satu unit sekolah inklusi baik di Utara maupun Selatan di Jatim. Sehingga para penyandang disabilitas benar terfasilitasi.
"Pemerintah perlu membangun satu unit sekolah inklusi," tandas Tutus.
Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari mengatakan terima kasih atas masukan tersebut. Dan hasil pertemuan nanti akan kami rapat dengan anggota Komisi E dan OPD terkait.
Agatha politisi asal Fraksi PDIP ini, mengakui di Jatim saat ini sudah ada tentang perda bahkan pergub tentang penyandang disabilitas yang mengatur juga tentang pendidikan inklusi. Namun masih menggunakan aturan yang lama yang dipakai. Maka itu pihaknya akan melakukan revisi dan mengatur lagi pada tingkat SMA/SMK bagi pendidikan inklusi di Jatim bisa dimasukan di perda maupun pergub.
"Kalau perlu dilakukan revisi, kami akan revisi perda disabilitas yang sudah ada, agar lebih sempurna dan mengakomodir kaum disable," pungkas alumni ITS ini.
Dalam pertemuan penyandang tuna netra ini berlangsung di ruang Badan Kehormatan (BK), Komisi E diwakili oleh Agus Dono dan Agatha Retnosari, dan perwakilan OPD Dinas tenagakerja dan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
COMMENTS