PARLEMEN JATIM-Isu negatif yang terus menerpa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, menjadi keprihatinan serius tokoh-tokoh partai...
PARLEMEN JATIM-Isu negatif yang terus menerpa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, menjadi keprihatinan serius tokoh-tokoh partai berlambang pohon beringin. Pasalnya, jika persoalan itu tak segera dicarikan solusi dikhawatirkan bisa mengancam eksistensi Partai Golkar dalam percaturan politik nasional.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) DPP Partai Golkar, Ir. Akbar Tanjung menyatakan sangat mendukung adanya perbaikan di dalam Partai Golkar, khususnya menyangkut kepemimpinan ketua umum. Karena itu, pihaknya mendukung Munaslub sebagai salah satu opsi untuk mengembalikan elektabilitas partai yang terus merosot. Apalagi, dalam waktu dekat ada agenda politik seperti pilkada serentak tahun 2018, dan Pileg/Pilpres tahun 2019.
"Perbaikan itu harus segera dilakukan termasuk berkaitan dengan kepemimpinan (Ketum). Ketua-ketua DPP Partai Golkar juga sudah banyak yang berbicara, kalau itu sudah menjadi kesepakatan kenapa tidak dilakukan," ujar Akbar Tanjung saat ditemui di sela-sela Mukerda dan Orientama PDK Kosgoro 1957 Jatim di kantor DPD PG Jatim jalan A. Yani Surabaya, Sabtu (30/9).
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menilai, dugaan kasus hukum yang menimpa Setya Novanto jelas akan mempengaruhi elektabilitas partai. Sekalipun Setnov menang dalam pra peradilan tapi opini publik sudah terlanjur negatif. Terbukti, hasil satu lembaga survey terpercaya mengungkap tingkat elektabilitas Partai Gokar pada bulan Mei 2017 tinggal 7,5 persen. Padahal hasil Pileg 2014 masih menempatkan Partai Golkar dikisaran 14,5 persen.
"Saat ini kita memiliki 90 kursi di DPR. Kalau jadi 7,5 persen itu setara dengan 45 kursi. Yang saya takutkan lagi kalau turun dibawah PT (Parliementary Treshould 4 persen), khan bisa jadi tidak memiliki wakil di parlllemen. Bayangkan Partai Golkar yang pernah menjadi pemenang pemilu di era reformasi tapi dalam 15 tahun bisa turun drastis," imbuh mantan Ketua DPR RI ini.
Soal mekanisme yang akan digunakan dalam pergantian ketua umum, Akbar mengatakan banyak cara, salah satunya adalah dengan menggelar Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) asal ada kesepakatan bersama.
"Saya dulu juga terpilih lewat Munaslub. Tetapi harus ada kesepatakan bersama yang menghendaki ada perubahan supaya citra partai Golkar tetap baik di mata publik," pungkas mantan Ketua Umum PB HMI itu.
COMMENTS