PARLEMEN JATIM-Menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018, DPRD Jatim menjal...
PARLEMEN JATIM-Menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018, DPRD Jatim menjalan fungsi budgeting dalam penyusunan APBD. Sesuai tradisi yang berlangsung selama ini, pengesahan APBD dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember atau bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Karena itu usulan anggaran yang diajukan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini organisasi perangkat daerah (OPD) benar-benar diteliti secara seksama. Dari hearing yang telah dilaksanakan antara pihak parlemen dengan OPD ada sejumlah mata anggaran yang mendapat sorotan. Salah satunya anggaran promosi ke luar negeri.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Afwan Maksum mengkritisi adanya mata anggaran sama yang diajukan oleh seluruh OPD yang menjadi mitra kerja Komisi B. Pasalnya, seluruh OPD yang menjadi mitra Komisi B mengajukan anggaran promosi ke luar negeri.
"Saya kira harus ada skala prioritas. Tidak bisa seluruh OPD melakukan promosi ke luar negeri yang biayanya tidak sedikit. Kecuali output nya jelas, yakni mendayangkan investasi," terang Afwan Maksum, Selasa (30/10).
Politisi yang memiliki latar belakang sebagai auditor keuangan ini mengaku tak segan mengusulkan pencoretan anggaran yang kurang produktif ke pimpinan Komisi B. Alasannya, setiap anggaran yang diajukan OPD harus jelas peruntukannya sejak awal. Hal ini untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu atau inefisiensi.
Karena itu pihaknya, akan mempertanyakan kembali pengajuan anggaran promo ke luar negeri yang diajukan OPD dalam hearing selanjutnya. Kalau memang jelas target dan peruntukannya tak masalah. Tapi sebaliknya kalau tidak, lebih baik dicoret.
"Promosi ke luar negeri itu membutuhkan biaya yang besar. Karena itu kalau tidak jelas sasarannya, lebih baik tidak usah. Tokh, bisa promosi lewat website atau brosur berbahasa Inggris. bisa juga bikin film pendek yang biayanya tidak terlalu besar. Sekarang era digital dan media sosial, harus bisa dimnfaatkan," tutur anggota parlemen asal daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro ini.
Mantan aktivis '98 ini mengusulkan, alangkah baiknya Pemprov Jatim membentuk badan khusus untuk menangani urusan promosi ke luar negeri. Sebab, dengan begitu tugas dan tanggungjawabnya jelas.
Badan ini lah yang nanti menjembatani seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk melakukan promosi ke luar negeri. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan jelas dan terukur.
"Saya kira sekalian saja bentuk badan atau lembaga khusus untuk menangani promosi ke luar negeri. Tentunya badan ini harus didukung riset dan data yang kuat, serta sdm yang profesional," pungkas Afwan. (day)
COMMENTS