PARLEMEN JATIM-Pasca digratiskannya tol Jembatan Suramadu oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tidak hanya memberi dampak pada peny...
PARLEMEN JATIM-Pasca digratiskannya tol Jembatan Suramadu oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tidak hanya memberi dampak pada penyeberangan pelabuhan Ujung Kamal Surabaya saja. Tetapi juga berdampak pada pengembangan sisi Surabaya dan Madura. Mengingat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dipastikan bubar dengan sendirinya.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menegaskan, dengan dibebaskannya tarif tol Jembatan Suramadu maka tidak ada lagi peran BPWS untuk memajukan Suramadu. Mengingat tidak ada pengelolaan pengembangkan sisi Surabaya dan Madura. Sementara untuk sumber daya manusianya yang bekerja di BPWS akan diatur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Selesai dengan sendirinya tugas BPWS. Tidak ada pengelolaan, apa yang dikelola," kata pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Kamis (8/11).
Pakde Karwo menambahkan, untuk perawatan jalan Jembatan Suramadu akan ditangani oleh Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional VIII. Pemprov Jatim tidak mau menanggung biaya perawatan jalan tersebut.
Pemprov Jatim juga tidak akan memberi subsidi bagi pengusaha pelayaran pelabuhan Ujung Kamal. Maka pemerintah pusat harus memberi subsidi agar para pengusaha penyeberangan diberi subsidi karena sepi penumpang.
"Setiap ada perubahan maka akan dampak juga yang berubah. Sementara tidak ada subsidi dari pemprov. Silakan pusat," tegasnya.
Mantan Sekdaprov Jatim itu menjelaskan, jika terjadi kecelakaan di Jembatan Suramadu, maka bisa dilakukan penutupan sementara lajur kendaraan roda empat sisi kanan atau kiri.
"Kalau ada kecelakaan ada dua lajur sisi satu motor dan mobil. Jadi empat lajur," pungkas pejabat asal Madiun ini. (day)
COMMENTS