PARLEMEN JATIM-Kebijakan pemerintah pusat yang tidak menyerahkan jembatan timbang untuk difungsikan kembali oleh Pemprov Jatim sangat di...
PARLEMEN JATIM-Kebijakan pemerintah
pusat yang tidak menyerahkan jembatan timbang untuk difungsikan kembali oleh
Pemprov Jatim sangat disesalkan Komisi D DPRD Jatim. Karena dengan mangkraknya
jembatan timbang tersebut banyak ruas jalan di Jatim yang rusak.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri
menegaskan jika sejak diberlskukannys UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah atau
sekitar tiga tahun efektif pemberlakuan UU tersebut puluhan jembatan timbang
yang tersebar di Jatim mangkrak. Padahal hampir semua jembatan timbang
menggunakan computerrize yang menggunakan anggaran cukup besar yaitu Rp500 juta
per jembatan timbang.
"Jujur saya menyesalkan sikap
pemerintah pusat yang tidak segera memfungsikan jembatan timbang yang jumlahnya
puluhan. Kalaupun difungsikan hanya dua. Akibatnya banyak jalan yang rusak
akibat banyak kendaraan yang bobotnya overload. Dan ini tentunya sangat
merugikan Pemprov Jatim," tegas Heri yang juga Ketua Bapperda Jatim,
Minggu (7/4)
Politisi NasDem ini mengungkapkan, tingginya
curah hujan saat ini justru menambah jumlah jalan yang rusak semakin banyak.
Sementara disatu sisi anggaran untuk infrastuktur cukup minim.
"Sehingga kita ketuk pintu pusat
agar menyerahkan pengelolaan jembatan timbang ke Jatim," pungkas mantan
Wakil Sekretaris PWNU Jatim ini. (day)
COMMENTS