Parlemen Jatim - Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, secara umum resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana pe...
Parlemen Jatim - Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan, secara umum resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan dari produk domestik bruto (PDB), jumlah pengangguran, maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.
Dalam hal ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan berulang kali bahwa kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Hal ini tercermin dari adanya ancaman resesi ekonomi yang menjadi hantu menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali bagi Indonesia.
Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah menuturkan tentang bagaimana upaya meminimalisir Ancaman Resesi tahun 2023 tersebut. Dari 6 Program Gus Muhaimin dan PKB, Pemerintah bisa melaksanakan 3 hal utama terlebih dahulu untuk mencegah ancaman resesi tahun 2023. Yang pertama Pertanian, yang kedua Pendidikan dan yang ketiga UMKM.
"Dari ketiga Faktor tersebut jika dilaksanakan dengan tepat, akan berkesinambungan serta menimbulkan efek positif bagi sektor lainnya," kata Ahmad Athoillah, Ahad (18/12/2022).
Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif Jatim 2022 versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini menjelaskan, pertama sektor pertanian, setiap dirimya melakukan kunjungan ke para petani pasti yang dikeluhkan adalah masalah subsidi pupuk.
"Jika masalah alokasi subsidi pupuk masih belum bisa teratasi dengan tepat, maka hasil panen tidak akan maksimal yang mengakibatkan harga bahan pokok akan terus mengalami kenaikan," terang pria yang akrab disapa Gus Atho' itu.
Pengasuh Asrama Sunan Ampel Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif itu, cara yang tepat yang saat ini harus dilakukan adalah Pupuk Gratis untuk Petani kecil dengan skala lahan maksimal 0,5 HA.
"Dengan begitu, hasil panen akan meningkat dan harga bahan pokok juga tidak akan memberatkan masyarakat," ujarnya.
Kedua, tentang Pendidikan, Mahasiswa aktif Program Doktor Universitas Brawijaya ini pun menanggapi tentang Pemerintah secara resmi menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023. Ia menilai hal tersebut akan memengaruhi nasib para guru honorer yang jumlahnya ditaksir melebihi 700.000 orang di Indonesia atau setara 24 persen dari total guru di Indonesia yang diperkirakan mencapai hampr 3 juta orang.
"Ini perlu digaris bawahi, mereka merupakan juga bagian tulang punggung pendidikan di Indonesia. Peran mereka juga yang mencerdaskan anak bangsa. Maka nasib mereka perlu diperhatikan secara lebih," papar Gus Atho'.
Ketiga tentang UMKM, seperti yang kita ketahui bersama pengalaman membuktikan bahwa selama masa-masa sulit sebelumnya, seperti krisis 1998 dan Pandemi Covid 19, UMKM lah yang menjadi penyelamat yang dapat bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi.
Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68 persen dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8 persen.
Bonus Demografi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan mendukung penuh para startup dan kaum milenial untuk mengembangkan usaha mereka dengan memberikan fasilitas kredit tanpa agunan. "Dengan begitu akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru, sehingga ancaman resesi tahun 2023 bisa diminimalisir," Tutur Gus Atho' yang merupakan Mantan ketua PC ISNU Jombang tersebut.
Dari 3 hal tersebut, menurut Gus Atho' tiga poin itu bisa terselesaikan dengan adanya 6 Program Gus Muhaimin dan PKB. Karena sebagai Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, kami juga harus mendukung penuh inovasi program yang diusulkan ke Pemerintah demi kesejahteraan masayarakat.
Dari 6 Program Gus Muhaimin dan PKB tersebut, antara lain : Listrik Gratis Untuk Masyarakat Miskin (Pelanggan 450 VA), Pupuk Gratis Untuk Petani kecil (dengan lahan 0,5 HA), Subsidi BBM untuk pengguna Motor dan ANgkutan Umum, Kredit Modal Tanpa Agunan untuk generasi Milenial, Dana pension Naik untuk TNI, Polri dan Veteran, dan yang keenam Guru Honorer menjadi Guru Tetap. (day)
caption : H. Ahmad Athoillah, S.I.P, M.I.P, Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. foto : istimewa.
COMMENTS