Baperda Tindak Lanjuti Pembatalan 7 Peraturan Daerah

Ninik Sulistyaningsih PARLEMEN JATIM-Kementerian Dalam Negeri membatalkan 7 Peraturan Daerah yang sudah disahkan DPRD Jawa Timur. D...

Ninik Sulistyaningsih

PARLEMEN JATIM-Kementerian Dalam Negeri membatalkan 7 Peraturan Daerah yang sudah disahkan DPRD Jawa Timur. Dari 7 Perda tersebut, sebanyak 4 Perda dicabut dan 3 Perda dilakukan revisi sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah pusat.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD JAwa Timur mengajukan nota penjelasan usulan Rancangan Peraturan tentang pencabutan 4 PEraturan daerah yang sudah dibatalkan Menteri Dalam Negeri baru-baru ini.

Juru Bicara Baperda DPRD Jatim, Ninik Sulistyaningsihmengatakan,  mekanisme pembatalan Perda diatur dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Th. 2014) dan Pasal 126 sampai dengan Pasal 140 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri No. 80 Th. 2015.

“Berdasarkan atas ketentuan dimaksud disebutkan bahwa Perda dapat dibatalkan jika mengandung materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan,” jelas Ninik.