Baperda Rumuskan Pencabutan Empat Perda

Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur PARLEMEN JATIM-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jawa Timur pada nota penjelasan dalam ...

Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur

PARLEMEN JATIM-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jawa Timur pada nota penjelasan dalam Raperda tentang pencabutan empat perda Jatim. Di dalam nota penjelasan tersebut disebutkan beberapa landasan yang menjadikan raperda pencabutan atas empat perda. 

Juru bicara Baperda, Sugeng Pujianto mengatakan, mekanisme pembatalan Perda ini telah diatur sebelumnya dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta dalam Pasal 126 sampai Pasal 140 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Berdasarkan atas ketentuan dimaksud disebutkan bahwa Perda dapat dibatalkan jika mengandung materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Serta kepentingan umum dan kesusilaan," ujar Sugeng Pujianto.

Ada tujuh perda Provinsi Jatim yang telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Diantaranya, perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri. Kemudian Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 20o5 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian. Selanjutnya perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Selain itu juga ada perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Lalu perda Provinsi JawaTimur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi serta perda Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.  Dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

"Alasan dicabut adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi, peralihan kewenangan urusan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran UU No 23 Th 2014. Serta adanya Pembatalan Terhadap Undang-undang serta Peraturan Pelaksanaannya yang Menjadi Dasar Pembentukan Perda Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan Sumber Daya Air," urai politisi PDI Perjuangan itu.

Mengenai hal itu, lanjutnya, ada tiga perda yang dilakukan pembatalan pada beberapa poin. Yakni, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan perda Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sementara untuk empat perda lainnya dilakukan pembatalan, yaitu perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian, perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi dan perda Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.