dr. Agung Mulyono PARLEMEN JATIM-Program total coverage BPJS kesehatan di Jatim ditarget bisa tuntas pada akhir 2018 mendatang. Hanya ...
 |
| dr. Agung Mulyono |
PARLEMEN
JATIM-Program total coverage BPJS kesehatan di Jatim ditarget bisa tuntas pada
akhir 2018 mendatang. Hanya saja, ada sejumlah persoalan yang
berpotensi menghambat program tersebut.
Salah satu
yang cukup krusial adalah potensi manipulasi yang dilakukan penerima bantuan
iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Selain itu, kesiapan fasilitasi layanan kesehatan
untuk bisa melayani seluruh pasien BPJS.
Sesuai
rencana, secara bertahap seluruh kabupaten/kota di Jatim diminta untuk
memfasilitasi seluruh warga yang belum ikut program jaminan kesehatan
nasionalnasional (JKN). Caranya lewat pemberian penerima bantuan iuran (PBI)
BPJS melalui APBD masing--masing.
Nantinya, mereka
terdaftar sebagai peserta kelas III. Namun, ada potensi program itu
dimanipulasi. Salah satunya adalah warga yang sejatinya mampu tapi
memilih ikut PBI. Sebab, tidak semua masyarakat yang belum ikut BPJS
adalah warga tak mampu.
"Makanya,
ini butuh antisipasi, " kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung
Mulyono.
Selain itu,
kesiapan fasilitasi kesehatan di tiap kabupaten/kota juga harus dibenahi. Sebab, jika tidak ada perbaikan, dikhawatirkan program total coverage di
Jatim tidak maksimal.
Fakta
tersebut juga diakui oleh anggota dewan jaminan sosial nasional (DJSN) RI,
Zaenal Abidin. Karena itu, lewat program ini, ada sejumlah formula
yang bakal diberlakukan. Salah satunya adalah penerapan aturan layanan
kesehatan penerima PBI harus sesuai kelasnya.
"Penerima
PBI hanya bisa menggunakan layanan kesehatan kelas III,” tandas politisi
Demokrat yang akrab disapa Pak Dokter itu.
COMMENTS