DPRD Jatim Dukung Pengaturan Transportasi Online

Pakde Karwo menyalami politisi NasDem, Achmad Heri PARLEMEN JATIM-DPRD Jawa Timur mengapresiasi langkah Gubernur mengumpulkan Sopir ang...

Pakde Karwo menyalami politisi NasDem, Achmad Heri

PARLEMEN JATIM-DPRD Jawa Timur mengapresiasi langkah Gubernur mengumpulkan Sopir angkot konvensioal di Grahadi, Senin (20/3) malam, untuk menyelesaikan masalah angkot konvensional dan Taxi online. Pertemuan tersebut baiknya dilanjutkan pertemuan lanjutan dengan kedua belah pihak agar masalah yang menjadi polemik cepat selesai. Hal Ini disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri.

Achmad Heri politisi asal NasDem ini menilai dunia maya terutama usaha taxi online ini perkembangannnya luar biasa, dan ini harus diantisipasi oleh pelaku usaha lainnya. maka itu perlu adanya pertemuan lebih lanjut yang diinisiasi Dishub Jatim untuk mempertemukaan taxi Online dan sopir konvensional agar hasil benar-benar menguntungkan kedua belah pihak.

“Saya berharap ada win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak, baik transportasi konvensional maupun aplikasi. Karena keduanya sama-sama dibutuhkan masyarakat,” terang Heri.

Untuk pertemuan yang selanjutnya, pihaknya meminta agar pemerintah provinsi segera menetapkan tarif dasar. Hal ini perlu, sebab dengan adanya ada ketentuan tarif bawah dan atas agar persaingan transportasi ini menjadi transparan dan terbuka untuk publik.

Untuk transportasi online ini pihaknya minta perusahaannya untuk terbuka untuk jumlah armadanya berapa yang bergerak, menggunakan jenis mobil apa ada tanda pengenal khusus di mobilnya, sehingga membuat masyarakat tahu mau pakai transportasi online atau konvensional.

"Bahkan pihaknya menyarankan taxi online membentuk koperasi agar ini membuat persaingan usaha semakin terjamin dan transparan meskipun anggota taxi online ini bagian dari karyawan atau sopir, tidak hanya itu keselamatan penumpang perlu dilakukan standar pemerintah,"ujar politisi berlatar aktivis NU ini.

Sekretaris Fraksi NasDem-Hanura itu juga mendorong pemerintah provinsi untuk segera membuat peraturan terlebih dahulu baik perda atau pergub agar ketentuan taxi online dan angkot konvensional.

“Kami mendesak pemprov menyiapkan lebih dulu aturan agar saat aturan dari pemerintah pusat turun tinggal menyesuaikan, selama ini pemerintah pusat dalam membuat peraturan terinspirasi dari Jatim baik dalam membuat  perda atau perundang - undang lainnya," imbuh Ketua Baperda tersebut.