Dr. Freddy Poernomo PARLEMEN JATIM-Kasus penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD) yang terjadi di Kabupaten Pamekasan membuat sejumlah p...
 |
| Dr. Freddy Poernomo |
PARLEMEN JATIM-Kasus penyalahgunaan
anggaran dana desa (ADD) yang terjadi di Kabupaten Pamekasan membuat sejumlah
pihak prihatin. Bahkan kasus di Pamekasan itu mendapat perhatian khusus dari
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Terlebih, kasus tersebut membuat Bupati
Pamekasan, Kajari dan kepala desa di sana ditahan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Terkait hal itu, Ketua Komisi A DPRD
Jawa Timur, Freddy Poernomo mengatakan untuk mencegah adanya penyimpangan
anggaran keuangan di pedesaan, pihaknya akan menggelar supervisi dan
pelatihan untuk mengelolaan keuangan desa. Tujuannya agar para kepala desa terhindar dari jeratan
hukum karena kebocoran uang negara.
“Sesuai dengan tugas kami yang
membidangi pemerintahan, tentunya dengan melakukan supervisi ke desa dengan
berbentuk bimtek. Kami berharap pemerintah desa mampu mengelola keuangannya
sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat,”jelas politisi asal Partai
Golkar itu, Selasa (8/8).
Freddy mengungkapkan, selama ini
munculnya kasus penyimpangan dana anggaran desa dikarenakan lemahnya
pengetahuan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.”Nanti
akan dilakukan supervisi bagaiamana mengelola keuangan yang baik agar tak
terjerat kasus,”sambung Freddy.
Politisi asal Bojonegoro ini menambahkan,
pihaknya juga akan melibatkan Badan Pengawas Desa (BPD) untuk menambah fungsi
pengawasan dan kontrol dalam pengelolaan pengawasan keuangan desa.
”Nantinya mereka ini (BPD) yang
mengontrol pengawasannya. Jadi mereka bisa dimaksimalkan sebagai lembaga
pengawas desa,” pungkas Ketua Harian DPD Partai Golkar Jatim ini.
COMMENTS