PARLEMEN JATIM-Ambruknya jembatan Widang yang menghubungkan Kabupaten Lamongan dan Tuban pada Selasa (17/4) menyisakan keprihatinan bany...
PARLEMEN JATIM-Ambruknya
jembatan Widang yang menghubungkan Kabupaten Lamongan dan Tuban pada Selasa
(17/4) menyisakan keprihatinan banyak pihak. Salah satunya Afwan Maksum, anggota
DPRD Jawa Timur asal daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro. Terlebih, musibah
itu menimbulkan korban jiwa.
Anggota Fraksi PDI
Perjuangan menilai ambruknya jembatan itu karena adanya unsur kelalaian dari
pihak terkait yang seharusnya rutin mengawasi dan memelihara infrastruktur
tersebut. Karena itu, Afwan menuntut adanya tanggungjawab dari pejabat
berwenang. Bahkan seharusnya pejabat tersebut mundur hingga selesainya
investigasi dari pihak Kepolisian maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR).
“Jembatan yang ambruk
itu dibawah naungan Kementerian PUPR, terutama Dirjen Bina Marga beserta
jajarannya, termasuk Direktorat Jembatan. Karena itu, pejabat terkait harus
bertanggungjawab. Mereka harus bersikap ksatria dengan mengundurkan diri sampai
investigasi selesai,” tutur Afwan, Rabu (18/4).
Alumni Universitas
Trisakti (Usakti) Jakarta ini mendorong Kepolisian mengusut tuntas kasus ini.
Karena, kepolisian memiliki petugas yang ahli dengan perlengkapan yang canggih
untuk bisa mengetahui sumber masalah. Dengan begitu bisa dipastikan siapa
pejabat yang harus bertanggungjawab.
Afwan melanjutkan, agar
proses penyelidikan ambruknya jembatan Widang ini bebas dari konflik
kepentingan. Maka sudah seharusnya Menteri PUPR menonaktifkan pejabat berwenang.
“Kalau tidak ada
pejabat yang berinisiatif mundur, Menteri PUPR yang harus mengambil inisiatif
menonaktifkan pejabat berwenang. Ini agar penyelidikan atau investigasi berjalan
dengan fair,” imbuh mantan Ketua DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) tersebut.
Anggota Komisi B DPRD
Jatim ini berharap ambruknya jembatan Widang menjadi momentum bagi Kementerian
PUPR dan Dirjen Bina Marga untuk meneliti ulang kelayakan infrastruktur yang
dibawah naungan mereka di Jawa Timur. Karena tugas Bina Marga tidak hanya
sekedar membangun jalan dan jembatan dengan biaya APBN. Sebaliknya, mereka juga
punya tanggungjawab untuk merawat jalan dan jembatan tersebut.
“Saya berharap ini
musibah terakhir, harus ada pengawasan dan perawatan berkala terhadap
infrastruktur yang dibawah naungan pusat. Bila perlu Kementerian PUPR
bekerjasama dengan instansi terkait, seperti Dishub maupun Kepolisian,” imbuh
pria berkaca mata ini. (day)
COMMENTS