PARLEMEN JATIM-Akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang menipis, Pemerintah Pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan ti...
PARLEMEN JATIM-Akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang
menipis, Pemerintah Pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang dari 20
yang dulu dikelola oleh pemerintah provinsi Jatim, dan selanjutnya sisanya ada
kemungkinan di jual ke swasta. Mendapat kabar seperti itu Komisi D DPRD Jatim
menolak rencana tersebut.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto menegaskan jika untuk
tahun ini pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang akibat keterbatasan
anggaran yang ada di APBN. Selanjutnya jika sisanya dikelola swasta sangat
tidak mungkin, karena selama jembatan timbang dikelola Dishub Jatim ada
kerjasama dengan aparat TNI guna mengawasi terjadinya penyelewengan di
lapangan.
"Jelas ini tidak mungkin dan belum
dipikirkan oleh pusat. Karenanya jika pusat tidak mampu mengelolanya lebih baik
sepenuhnya diserahkan kembali ke Pemprov Jatim. Namun dengan catatan
penyerahannya dilakukan secepatnya agar kita bisa menganggarkan di APBD murni
2019," tutur politisi asal Fraksi PKS ini, Rabu (16/5).
COMMENTS