Komisi E Usulkan Raperda BLUD SMK

PARLEMEN JATIM-Program Pemprov Jawa Timur yang menganggarkan  dana Rp19 miliar untuk mendukung pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SM...

PARLEMEN JATIM-Program Pemprov Jawa Timur yang menganggarkan  dana Rp19 miliar untuk mendukung pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai Komisi E DPRD Jatim sebagai ide yang bagus.

Suli Da'im Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim mengatakan, harus ada regulasi khusus bagi BLUD SMK untuk memudahkan Kepala Sekolah mengelola unit usaha sekolah. Karena itu, pihaknya berharap ada regulasi berupa rancangan peraturan daerah (Raperda).

 "Dengan adanya Raperda ini, Kepala Sekolah bisa menunjuk orang lain, guru, atau melatih anak-anak didik ini untuk menangani manajerial usaha sekolah," kata, anggota Fraksi PAN itu.

Sementara itu, kolega Suli Dai’m di Komisi E, Artono lebih menyoroti soal problematik BULD SMK. Bendahara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu mencontohkan hasil produksi siswa SMK berupa makanan, misalnya, akan sulit mendapatkan izin edar dari BBPOM. Pasalnya, sekolah tidak punya hak mendirikan unit usaha.

"Ini kan ceritanya SMK-SMK tersebut harus mandiri. Masalahnya SMK yang ada hanya mampu membuat produk saja sayangnya mereka sering kebingungan jika berhadapan dengan persoalan pemasaran," tandas Artono.

Artono melanjutkan, artinya kalau mereka tidak bisa memasarkan,  akan sia-sia saja anggaran itu disiapkan.  "Karenanya ada tiga hal yang harus dibentuk agar SMK ini berhasil. Pertama siapkan investasi seperti pabrik, mesin terkait produksi, yang ke-2 siapkan investasi untuk distribusi. Seperti armada, kantor pemasaran. Dan yang ke-3, yang paling penting yaitu menyiapkan marketing untuk promosi dan lain-lain," urai politisi berlatar pengusaha itu.

Anggota Dewan asal daerah pemilihan Jember dan Lumajang ini mengakui, biayanya memang jauh lebih besar dari biaya produksi. Namun jika 3 hal ini tidak dilakukan maka SMK BULD ini tidak akan bisa berjalan. 

Perusahaan-perusahaan besar itu, kata Artono  sangat gampang menjual produknya karena memahami 3 formula itu. "Nah jangan seperti industri industri kecil kita yang hanya bisa memproduksi saja tetapi selalu bingung pada saat fase penjualan. Memang sih ada yang laku namun tidak seberapa hasilnya," katanya.

Anggota Komisi yang membidangi pendidikan , kesehatan., dan tenaga kerja ini mengakui dari hasil kunker ke SMK-SMK, produk mereka tergolong bagus mereka mampu membuat produk yang baik.  Tapi kelemahannya selalu di  pemasaran. 

"Karena itu maka Pemprov Jatim harus berani membuat semacam holding company atau BUMD khusus untuk menjual produk hasil dari SMK dengan personal yang kapabel. Orang-orang yang profesional maka produk-produk dari SMK ini akan mampu dipasarkan dan menghasilkan pemasukan yang luar biasa dengan catatan pembentukan BUMD ini bukan sekedar bagi-bagi jabatan saja," harapnya. (day)