Parlemen Apresiasi Predikat WTP Pemprov

Parlemen Jatim-DPRD Jawa Timur mengaku gembira Pemprov Jatim raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke-9 kalinya. Raihan mengge...

Parlemen Jatim-DPRD Jawa Timur mengaku gembira Pemprov Jatim raih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke-9 kalinya. Raihan menggembirakan bagi Jatim baik itu Pemprov Jatim maupun DPRD Jatim yang mampu menunjukkan pada rakyat anggaran yang dikelola dan dilaporkan benar-benar mengacu pada aturan yang benar.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menyebut ini pertanda kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim di tahun pertama serta tim keuangan, Sekdaprov, Bapedda, BPKAD dan Inspektorat telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Bu Khofifah, Pak Emil, dan tim anggaran dibawah komandan Sekdaprov Heru Tjahjono, Bapedda, BPKAD, dan Inspektorat telah menunjukkan kemampuan mereka mempertahankan kinerja pembukuan dan pelaporan keuangan dengan baik. Keempat lembaga ini menjadi unsur utama dalam perencanaan dan pertanggung jawaban penggunaan keuangan provinsi yang menentukan bagus tidaknya pembukuan dan pelaporan keuangan Pemprov Jatim," kata Sahat usai mengikuti acara Sidang Paripurna DPRD Jatim penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK di gedung DPRD Jatim, Kamis (18/6)

Raihan opini WTP ini ungkap pimpinan Dewan ini juga melegakan pihaknya. Sebab itu artinya kinerja dewan dalam melakukan pengawasan anggaran eksekutif juga positif, sesuai dengan tugasnya. Selain itu dari sisi anggaran DPRD Jatim tidak ada masalah atas anggaran yang digunakan para wakil rakyat yang bergedung di Jl Indrapura No 1 Surabaya,

"Kita juga lega karena dengan WTP ini artinya sebagai wakil rakyat, kerja kita dalam pengawasan anggaran Jatim baik hearing maupun kunker sudah sesuai dengan undang undang. Ini bisa dilihat juga dari anggaran DPRD Jatim, anggaran Setwan yang kita gunakan, juga tidak ada catatan atau masalah," ungkap Politisi Golkar ini bangga.

Politisi yang selalu enerjik ini menguraikan, kalau pun ada catatan catatan dalam WTP itu persolan diluar, seperti bantuan sosial, dana BOS, itu diluar program dewan.

"Dengan catatan ini maka kedepan untuk anggaran Bansos atau apapun kita harus mengawal agar kegiatannya selesai dengan pelaporan yang baik dan tepat waktu. Anggota Dewan ini jangan hanya jadi aspirator reses di dapil tapi para anggota dewan punya kewajiban untuk mengawal mulai dari awal sampai pelaporannya bisa tuntas dan paripurna," kata Sahat (day)