Langkah pemerintah melakukan pendataan ulama dan Pondok Pesantren (Ponpes) di Jombang dan di Gresik baru-baru ini mendapat reaksi ker...
Langkah pemerintah
melakukan pendataan ulama dan Pondok Pesantren (Ponpes) di Jombang dan di
Gresik baru-baru ini mendapat reaksi keras dari Partai Keadilan Sejahtera.
Terlebih pendataan itu dilakukan oleh polisi yang notabene sebagai aparat
penegak hukum. Karena itu, Ketua DPW PKS Jatim, Arif Hari Setiawan menilai
langkah polisi tersebut sebagai aksi teror.
“Kita laporkan surat
edaran Kapolda Jatim yang menginstruksikan polisi mendata ulama itu ke Fraksi
PKS DPRD Jatim dan DPP PKS,” kata Ketua Umum DPW PKS Jatim, Arif HS kepada
wartawan di sela-sela Pra Rakorwil PKS Jatim di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya,
Sabtu (4/2).
Arif mengaku telah
menerima laporan dari DPD PKS Kabupaten Jombang dan Malang tentang pendataan
kiai dan ponpes yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Sebagaimana
yang dimuat media online, pendataan hingga meliputi sejarah ponpes dan afiliasi
politik.
“Data semacam ini
untuk apa. Jangan sampai malah melakukan teror kepada masyarakat. Ingat, polisi
dan aparat pemerintah lain itu digaji dari uang rakyat yang telah membayar
pajak untuk negara. Jangan sampai rakyat tertindas,” ujar mantan Calon Wawali
Kota Malang ini.
Di Jombang, lanjut
Arif, Gus Solah sudah menyampaikan bahwa pendataan tersebut telah membangkitkan
trauma para kiai, mengingatkan kepada masa orde baru dan PKI. “Ini kan namanya
teror,” tegasnya lagi.
Pihaknya berharap
langkah polisi tersebut, jangan sampai terkesan ada kepentingan politik dan
menjadi alat kekuasaan. Polisi harus hadir di tengah masyarakat dan jangan tebang
pilih. “Ini bisa menimbulkan traumatik di masyarakat,” cetusnya.
Untuk itu, Arif
meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga ikut memberikan rasa aman
kepada warganya, termasuk rasa aman kepada kiai dan ponpes-ponpes yang
merupakan panutan warga Jatim yang religius. Agar situasi Jatim tetap aman dan
kondusif.
"Rasa aman dari
bencana, rasa aman berkendara dan rasa aman melakukan aktivitas keagamaan dan
pendidikan, seperti yang dilakukan para kiai di ponpes. Jangan lupa, ponpes
adalah basis perjuangan rakyat sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga masa
pembangunan ini,” pungkas Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim periode 2009-2014 itu.
(mdr/rev)
COMMENTS