PARLEMEN JATIM-Kesenjangan antara kota dengan desa masih sangat tinggi, termasuk di Jawa Timur. Karena itu perlu komitmen dan usaha untu...
PARLEMEN JATIM-Kesenjangan antara kota dengan desa
masih sangat tinggi, termasuk di Jawa Timur. Karena itu perlu komitmen dan
usaha untuk memprioritaskan pembangunan desa sebagaimana program Nawacita
Presiden Joko Widodo. Salah satu programNawacita adalah membangun Indonesia
melalui pinggiran, pedesaan dan wilayah perbatasan. Hal itu didukung dengan UU
Desa yang mengatur tentang bantuan dana desa bagi pembangunan di pedesaan.
Agung Mulyono, anggota DPRD Jawa
Timur dari daerah pemilihan Jatim III yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso dan
Situbondo memberi perhatian bagi pembangunan desa untuk pemerataan pembangunan.
Terlebih daerah pemilihannya mayoritas adalah daerah pedesaan. Karena itu,
Agung mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa.
“Saya mendorong pembentukan
BUMDes di tiap desa, dengan begitu pemerintah desa bersama warga bisa mengelola
secara maksimal potensi yang ada di desa. Tentu nanti keuntungannya untuk para
warga desa juga,” tutur politisi yang akrab disapa Pak Dokter ini, Jumat
(18/5).
Anggota Fraksi Partai Demokrat
DPRD Jatim ini membeberkan, saat ini adalah era desa membangun. Desa tak lagi
bergantung pada Pemerintah Kabupaten, karena desa memiliki Dana Desa yang
berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN). Selain
juga masih mendapat bantuan Anggaran Dana Desa yang berasal dari alokasi APBD
Kabupaten.
Agung menilai potensi yang ada di
desa bisa dikembangkan secara maksimal lewat BUMDes. Tinggal bagaimana
menentukan usaha apa yang akan dikelola, contohnya Bank Sampah atau Pabrik
Tapioka, mengingat di daerah pemilihannya banyak terdapat tanaman singkong.
“Soal perencanaan bisa dibahas
bersama, warga desa pasti paham potensi apa yang tepat untuk dikembangkan. Yang
jelas BUMDes ini bisa menjadi wadah untuk mensejahterkan warga sekaligus
membangun desa,” ujar pria asli Banyuwangi itu.
Selain BUMDes, Agung juga
menyoroti tingginya angka kematian ibu melahirkan. Ini menjadi masalah krusial
yang terjadi di lingkungan desa yang harus segera mendapat penanganan secara
terpadu. Dirinya berharap Dinkes di Kabupaten bisa bekerjasama dengan pihak
Puskesmas dan Bidan Desa untuk melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap
ibu hamil.
Alumni Fakultas Kedokteran
Universitas Airlangga (Unair) ini yakin, dengan adanya pendampingan yang dilakukan
kader kesehatan atau kader posyandu kepada para ibu hamil. Maka kesehatan dan
gizi ibu hamil beserta calon bayinya dapat dijaga. Dengan begitu bisa menekan
angka kematian pada ibu melahirkan.
“Ujung tombaknya ada di kader
kesehatan atau kader penggerak posyandu. Mereka lah yang melakukan pendampingan
mulai masa kehamilan sampai pasca persalinan. Seluruh kegiatan dibawah
pengawasan bidan desa dan puskesmas. Ini harus berjalan di tiap desa,” tegas
Alumni HMI tersebut. (day)
COMMENTS