PARLEMEN JATIM-Dalam sidang paripurna, sembilan fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKP...
PARLEMEN JATIM-Dalam sidang
paripurna, sembilan fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur menyetujui laporan
keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim tahun 2017. Kendati masih
ada beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah bagi kinerja gubernur untuk
tahun 2018 ini.
Juru bicara Fraksi Demokrat
Jatim, Samwil mengatakan Fraksi Demokrat dapat menerima dan menyetujui Raperda
LKPj Gubernur Jatim tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah (perda). Tetapi ada
beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya, Pemprov Jatim memiliki
tanggung jawab kelembagaan untuk terus melakukan inovasi daerah, dan sekaligus
menjaga semangat mempertahankan penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya
Nugraha.
Ini sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi, kualitas SDM, dan mutu birokrasi. Pihaknya pun megusulkan
agar pemanfaatan e-officer, e-budgeting, e-LKPj dengan basis data di
masing-masing OPD dalam satu sistem konektifitas terus dikembangkan.
“Kemudian yang kedua adalah
melakukan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta mengatas
kemiskinan. Terutama di sektor pertanian, nelayan dan buruh,” ujar Samwil, Rabu
(2/5).
Politisi asal Bawean tersebut
berharap pemprov membuka kesempatan kerja dengan membuat kebijakan permodalan
kepada petani, nelayan dan kaum buruh. Dengan memberikan kemudahan
administrasi, investasi infrastruktur yang memperlancar distribusi produk harus
terus dijalankan dengan baik dan perlu ditingkatkan.
“Kami juga mendorong pengembangan
konsep pendidikan pesantren, untuk catatan yang ketiga ini, sehingga dapat
dipadukan sistem pendidikan formal dan kultural, serta vokasional ini perlu
dipertahankan dan diperluas oleh Pemprov Jatim,” tuturnya.
Sedangkan juru bicara Fraksi PKB,
Makin Abbas mengatakan catatan yang perlu diperhatikan pemprov adalah,
mempermudah perizinan investasi di bidang usaha padat karya dan memperbaiki
infrastruktur. Serta memberikan intensif untuk industri inklusif dan
manufaktur. Terlebih pada sektor perikanan, pertanian, serta meningkatkan
pertumbuhan manufaktur. Dengan begitu diharapkan yang dapat menyerap tenaga
kerja secara maksimal.
“Sebab mengurangi berbagai
kontradiksi-kontradiksi dalam pembangunan ekonomi, hendaknya Pemprov Jatim
merevitalisasi sektor primer,” kata Makin Abbas.
Sekanjutnya yang menjadi
perhatian pihaknya, kelangsungan proyek pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS),
yang saat ini proses pembangunannya cenderung stagnan. Karena bagaimanapun
penyediaan infrastruktur dasar sangat penting.
“Fraksi PKB meminta kepada
Gubernur untuk segera mempercepat proses transformasi kewenangan antara
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terkait dengan implementasi
UU No 23/2014. Terutama terkait dengan sektor pendidikan dan perhubungan,”
sebutnya. (day)
COMMENTS