Pimpinan Komisi E Kritisi Minimnya Pembayaran SPP

Suli Da'im, M.Pd PARLEMEN JATIM-Penarikan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK yang telah ditetapkan oleh Pemeri...

Suli Da'im, M.Pd

PARLEMEN JATIM-Penarikan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) belum maksimal. Data yang dimiliki Komisi E DPRD Jatim, saat ini masih dibawah 50 persen untuk Januari yang telah membayar. Padahal didalamnya terdapat alokasi gaji guru tidak tetap (GTT).

Wakil Ketua Komisi E DRPD Jatim Suli Da’im mengatakan, sampai saat ini laporan yang didapatnya masih dibawah 50 persen untuk Januari. Menurutnya, hal itu terjadi dikarenakan masih belum jelasnya pembayaran SPP ini melalui bank atau langsung ke sekolah. Selain juga sosialisasi SPP baru minggu kedua Januari.

"Memang masih banyak wali murid yang bingung, karena sebelumnya gratis. Kini harus membayar. Seperti Kota Surabaya yang sebelumnya gratis," ujar Suli Da’im.

Oleh karena itu, Politisi asal PAN tersebut berharap guru tidak tetap (GTT) untuk tidak resah. Dirinya menjelaskan, bahwa masalah peralihan pengelolaan SMA/SMK, memang masih butuh proses. "Kami paham itu berpengaruh kepada gaji GTT. Tapi saya yakin dalam dua hingga tiga bulan kedepan kondisi seperti ini akan kembali normal," ungkap mantan aktivisi IMM itu.

Wakil Ketua Fraksi PAN itu mengakui kekhawatiran GTT tersebut cukup beralasan. Pasalnya, didalam SPP tersebut menyangkut gaji GTT. Selain juga untuk membayar air, listrik dan internet yang ada di sekolah. Itulah yang membuat beberapa guru non pegawa negeri sipil (PNS) tersebut resah. Mereka takut gaji yang seharusnya diterima, tersendat.

"GTT ini tidak usah cemas saat ini. Saya yakin akan normal nanti," pungkas politisi berlatar pendidik ini.