Ketua Komisi E Pastikan Tunjangan Poskesdes Segera Cair

dr. Agung Mulyono PARLEMEN JATIM-Masih adanya tarik ulur terkait pencairan tunjangan bagi tenaga medis di sejumlah kab/kota di Jawa Tim...

dr. Agung Mulyono

PARLEMEN JATIM-Masih adanya tarik ulur terkait pencairan tunjangan bagi tenaga medis di sejumlah kab/kota di Jawa Timur mendapat perhatian dari Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono. Orang nomor satu di Komisi Kesra di DPRD Jatim itu memastikan dalam waktu dekat tunjangan tersebut segera cair. Menurut Agung, keterlambatan tunjangan tersebut akibat input data yang lambat.

"Yang pasti tunjangan tersebut segera cair, tinggal menunggu hitungan hari saja. Keterlamban pencairan tunjangan bagi sejumlah tenaga medis yang ada di Pos Kesehatan Desa ( Ponkesdes) akibat input yang dikirimkan ke Pemprov Jatim mengalami keterlambatan,"terang politisi Partai Demokrat itu.

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) inimengungkapkan, pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada Kadinkes Jatim bersama Sekretarisnya untuk memastikan permasalahan ini tidak akan terjadi lagi, jika input dari kab/kota tepat waktu. Agung juga menyatakan pihaknya siap membuka posko jika ada permasalahan dalam pembayaran tunjangan kepada tenaga Ponkesdes.

"Kami juga berharap ke kab/kota untuk tepat waktu dalam menginput data yang akan dikirim ke Dinkes Jatim. Hal ini sebagai upaya masalah seperti ini terjadi kembali,"tegas politisi asal Banyuwangi tersebut.

Seperti. diketahui sejumlah kab/kota belum menyelesaikan perjanjian kerjasama (PKS) tentang pelaksana program prioritas bidang kesehatan, diantaranya berisi alokasi dana tunjangan bagi tenaga medis di pondok kesehatan desa (Ponkesdes). PKS ini memiliki peran strategis

karena menjadi landasan sharing pembiayaan kab/kota dengan Pemprov jatim sekaligus pencairan dana.

Dijelaskan Kabiro Humas dan Protokol Jatim, Benny Sampir Wanto jika dari 31 kab/kota yang memiliki Ponkesdes, tiga daerah telah klir PKS-nya. Diantaranya, Bangkalan, Gresik dan Trenggalek. Artinya bupati/walikota dan gubernur telah menandatangani PKS tersebut.

Sementara 8 PKS saat ini dalam proses ditangani oleh gubernur. Diantaranya Kab.Sidoarjo, Madiun, Magetan,Blitar, Jember, Bondowoso, Pacitan dan Malang. Adapun yang belum menyerahkan PKS ke Pemprov Jatim sebanyak 20 kab/kota yaitu kab.Tulungagung, Pamekasan, Sampang dan Sumenep, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Kab Bojonegoro serta Lumajang.