Pak Halim didampingi Baddrut Tamam saat wawancara di ruang kerjanya PARLEMEN JATIM-Tingginya angka kemiskinan dan permasalahan sosial y...
 |
| Pak Halim didampingi Baddrut Tamam saat wawancara di ruang kerjanya |
PARLEMEN
JATIM-Tingginya angka kemiskinan dan permasalahan sosial yang ada di pulau
Madura membuat banyak pihak prihatin. Salah satunya Ketua DPRD Provinsi Jawa
Timur, Abdul Halim Iskandar. Menurut politisi PKB yang akrab disapa Pak Halim
itu, banyak faktor menyebabkan Madura miskin dan tertinggal dengan daerah lain
di Jawa Timur. Diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan
leadership (kepemimpinan) yang kuat.
Orang nomor satu di DPRD Jatim yang akrab disapa Pak Halim itu mengungkapkan, untuk leadership membutuhkan proses dan tahapan yang harus dilalui, demikian pula peningkatan SDM. Karena itu, Halim mendorong percepatan realisasi provinsi Madura. Dengan begitu, pembangunan bisa lebih fokus dan intensif di kabupaten yang ada di Madura. Karena salah satu tujuan utama pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan wilayah yang tertinggal dan miskin.
“Saya kira harus ada percepatan menuju provinsi Madura, hal itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena dengan menjadi provinsi sendiri, prioritas pembangunan lebih terfokus di wilayah Madura,” terang Halim, Sabtu (22/4).
Ketua DPW PKB Jatim ini mengingatkan, untuk menuju provinsi sendiri yang lepas dari Jawa Timur. Sumber Daya Manusia di sana harus ditingkatkan, sehingga siap mengelola wilayah sendiri. Karena itu, selama SDM belum siap, realisasi provinsi Madura masih butuh waktu panjang. Sebab, menurut Halim tanpa SDM yang mumpuni, kekayaan sumberdaya alam yang ada di Madura tidak bisa dikelola secara maksimal.
Sementara syarat pendirian provinsi baru sepeerti paling sedikit terdiri dari 5 Kabupaten/Kota menurut Halim hanya masalah teknis yang tidak terlalu prinsip dan urgen, karena itu, solusinya tidak sulit. Banyak solusi untuk memenuhi syarat tersebut, seperti pemekaran Kabupaten dan membentuk pemerintahan kota.
“Saya kira yang prinsip itu adalah sumberdaya manusi, makin siap sdm itu, maka realisasi Provinsi Madura makin cepat. Jadi tergantung SDM itu, bisa 5 tahun 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun,” papar politisi yang digadang maju dalam Pilgub Jatim 2018 tersebut.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Baddrut Tamam mempersilakan proses pemekaran wilayah berjalan. Karena itu hal yang sah di era otonomi, namun dengan catatan pembentukan Provinsi Madura itu adalah demi pembangunan, bukan kekuasaan semata.
“Jika motif pembentukannya demi kekuasaan, kami jelas menolak,” ucap politisi
yang akrab disapa Tamam itu.
Politis
asal Pamekasan ini menegaskan, motif kekuasaan tersebut tidak akan membawa kemajuan
bagi Madura. Motif kekuasaan hanya menguntungkan segelintir elit dan tokoh
Madura. Sebaliknya, tak akan ada dampak signifikan bagi rakyat Madura yang saat
ini notabene masih tertinggal dari kabupaten dan kota lain di Jatim.
Anggota
Komisi E DPRD Jatim ini juga mengingatkan, pembentukan provinsi akan melahirkan
konsekuensi pemborosan APBN dan APBD untuk menambah aparatur pemerintah,
termasuk juga infrastrukturnya dari tingkat desa sampai provinsi. Pemborosan
anggaran akan makin parah kalau tidak ada peningkatan pendapatan asli daerah
(PAD) yang signifikan setelah Madura menjadi provinsi.
"Bila orientasinya bukan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat, yang terjadi hanya
pemborosan anggaran untuk membiayai aparatur pemerintah dan belanja rutin
pegawai, kami tolak pembentukan provinsi Madura,” ucap politisi yang
diproyeksikan menjadi Calon Bupati Pamekasan ini.
COMMENTS