Di Hari Nelayan, Fraksi PKB Tagih Pergub Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Chusainuddin, S. Sos PARLEMEN JATIM-Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Chusainuddin mengungkapkan sejatinya DPRD Jatim melalu...

Chusainuddin, S. Sos

PARLEMEN JATIM-Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Chusainuddin mengungkapkan sejatinya DPRD Jatim melalui Komisi B sudah punya iktikad baik untuk mensejahterakan nelayan. Hal itu diimplementasikan lewat peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Bahkan dalam perda itu diatur soal asuransi jiwa bagi nelayan. Karena profesi nelayan ini dekat dengan bahaya, sehingga harus dilindungi dengan asuransi. Paling tidak, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, pihak keluarga punya pegangan hidup.

“Perda Nelayan ini implementasinya untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, sehingga nantinya nasib nelayan bisa lebih sejahtera,” terang politisi yang akrab disapa Mas Udin ini, Kamis (6/4).

Sayangnya perda yang disahkan pada tahun 2016 itu, sampai hari ini peraturan gubernur (Pergub) yang menjadi landasan pelaksanaan perda dilapangan belum kunjung turun. Karenanya, Fraksi PKB berharap Gubernur Jawa Timur, Soekarwo segera mengeluarkan Pergub tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Chusainuddin mengungkapkan, Komisi sudah mendesak keluarnya Pergub Nelayan ini kepada gubernur. Gubernurpun menjanjikan segera mengeluarkan pergub tersebut. Info dari Biro Hukum Pemprov Jatim, drafnya sudah diajukan ke gubernur tiga bulan yang lalu.

“Pada Hari Nelayan tahun 2017 ini, kami jadikan momentum untuk kembali mengingatkan gubernur agar segera mengeluarkan pergub tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Jangan sampai Hari Nelayan tahun 2018, perda ini masih tanpa pergub sehingga tidak bisa dieksekusi,” tandas politisi asal Tulungagung itu.