DPRD Jatim Prihatin Ada Siswi Putus Sekolah di Surabaya

Suli Da'im, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim PARLEMEN JATIM-DPRD Jawa Timur menyayangkan adanya siswa yang putus sekolah di Surabaya...

Suli Da'im, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim

PARLEMEN JATIM-DPRD Jawa Timur menyayangkan adanya siswa yang putus sekolah di Surabaya. Anggota dewan menilai Pemerintah Kota Surabaya bisa turut membantu dalam pembiayaan. Terlebih Menteri Dalam Negeri telah memperbolehkan adanya dana hibah terkait bantuan langsung ke sekolah. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Dai’m mengatakan, seharusnya dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman dana hibah dan bantuan sekolah, Pemerintah Kota Surabaya bisa membantu siswa.

"Apalagi Pemkot Surabaya dengan kemampuan APBD yang besar bukan hal yang sulit. Saya yakin pemkot mampu dengan hal itu," ujar Suli Da’im, Selasa (18/4).

Politisi asal PAN itu pun menyayangkan adanya siswa putus sekolah karena tidak mampu membayar sumbangan penyelenggaraan pendididkan (SPP). Sebab hal itu menjadi tanggung jawab negara untuk menyelesaikannya. Baginya, adanya landasan tersebut bisa dipakai sebagai bantuan kepada kabupaten/kota yang ingin membantu. Pasalnya, kekuatan dana APBD Jatim sendiri sangat terbatas.

Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD terus berupaya membebaskan biaya sekolah. Hanya saja, saat ini memang belum bisa terpenuhi. Secara bertahap akan terus dicarikan solusi terkait hal itu.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sepakat dengan legislatif untuk membebaskan biaya sekolah," imbuh politisi berlatar pendidik ini.

Sebelumnya diberitakan, pasca peralihan kewenangan SMA/SMK dari pemerintah daerah ke Pemprov dikhawatirkan berdampak pada siswa putus sekolah. Salah satunya yang dialami oleh Yuliana. Siswi SMK Pawiyatan tersebut harus berhenti sekolah, setelah enam bulan menjalani aktifitas belajar mengajar disana. Per awal tahun, ia berhenti melanjutkan pendidikan di jenjang menengah atas. Alasannya adalah tidak mampu membayar SPP yang semula Rp 150 ribu menjadi Rp 305 ribu per bulan.