Andreas Eddy Susetyo (batik merah) didampingi koleganya di Komisi VI Ihsan Yunus dan Darmadi Durianto saat mendengar aspirasi para petani...
 |
Andreas Eddy Susetyo (batik
merah) didampingi koleganya di Komisi VI Ihsan Yunus dan Darmadi Durianto saat
mendengar aspirasi para petani asal Tegalrejo yang jalan kaki dari Malang ke
Jakarta.
|
JAKARTA-Sembilan warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing
Wetan (Samawe), Kabupaten Malang yang melakukan longmarch Malang-Jakarta
ditemui oleh Andreas Eddy Susetyo, anggota DPR RI asal daerah pemilihan Malang
Raya. Para petani penggarap lahan milik PTPN XII Pancursari itu mengadukan
permasalahan yang mereka hadapi dengan manajemen PTPN XII Pancursari.
Ari Ismanto mengungkapkan, dirinya bersama warga 8 warga Tegalrejo
memutuskan jalan kaki dari Malang ke Jakarta karena mediasi yang difasilitasi
oleh Muspika Kabupaten Malang selalu berakhir buntu. Karena itu, pihaknya
memutuskan untuk mengadukan masalah ini langsung ke Presiden Jokowi.
“Mediasi di Malang sudah buntu, karena kami putuskan mengadukan
masalah ini kepada Presiden. Tapi di Cikampek, kami dijemput dan diantar
bertemu anggota DPR RI. Kami berharap mereka (DPR RI) bisa memperjuangkan nasib
kami,” ucap pria yang juga kepala desa Tegalrejo ini, Kamis (13/4).
Sedangkan Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan, begitu dirinya tahu
ada warga Malang yang jalan kaki dari Malang menuju Jakarta, dirinya langsung
memrintahkan staf untuk menjemput mereka yang saat itu sudah berada di wilayah
Cikampek.
Andreas menambahkan, sebagai anggota parlemen yang berangkat dari
daerah pemilihan Malang Raya, dirinya punya tanggungjawab untuk memperjuangkan
aspirasi para petani Tegalrejo tersebut.
“Perjuangan mereka ini luar biasa, mereka jalan kaki hampir 1000
kilo dari Malang menuju Jakarta. Sebagai wakil mereka di parlemen sudah
semestinya saya mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka,” tegas Andreas.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengkritik, banyaknya lahan milik PT
Perkebunan Nasional (PTPN) yang dibiarkan tanpa dikelola alias menjadi lahan
tidur. Pasalnya, kondisi tersebut akan berpotensi pada hilangnya asset negara
itu atau menjadi sengketa dengan warga sekitar yang berinisiatif mengelola
lahan milik PTPN.
Karena itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut meminta PTPN
agar menyerahkan lahan tidur yang mereka miliki untuk dikelola warga sekitar.
Tentunya, hal itu didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan. Disatu
sisi, warga bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk sumber kehidupan. Dilain
sisi, PTPN mendapat keuntungan dari sewa lahan kepada warga.
“Selain itu, asset PTPN pun aman dari penyerobotan atau perusakan, karena warga sekitar akan ikut menjaga lahan itu,” tutur Andreas, usai hearing dengan petani penggarap lahan dari Malang.
COMMENTS