Ustadz Yusuf PARLEMEN JATIM-Keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang kawasan wisata terpadu Bromo, Tengger, Semeru (BTS) disambut...
 |
| Ustadz Yusuf |
PARLEMEN JATIM-Keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang kawasan wisata terpadu Bromo, Tengger, Semeru (BTS) disambut positif DPRD Jawa Timur. Alasannya, dengan keluarnya Keppres itu akan ada dukungan dari pusat ke Jawa Timur, baik itu dari segi anggaran maupun supervisi. Hal itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim, Yusuf Rohana.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu mengungkapkan, dengan menjadi kawasan terpadu maka potensi wisata di Bromo, Tengger dan Semeru bisa terintegrasi. Dengan begitu, pendapatan secara ekonomi bisa lebih maksimal. Baik itu dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapan masyarakat sekitar.
“Kawasan terpadu BTS akan membuat potensi wisata lebih maksimal. Outputnya tentu mendongkrak perekonomian di kawasan sekitar dan PAD kabupaten di wilayah sekitar Bromo, Tengger dan Semeru. Karena itu kami (Komisi B-red) menyambut baik keluarnya keppres tersebut,” terang pria yang akrab disapa Ustadz Yusuf itu, Kamis (13/7).
Anggota Dewan asal daerah pemilihan Jatim VIII ini menambahkan, dengan pemanfaatan potensi wisata secara maksimal akan berdampak pada datangnya wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Kondisi itu tentunya akan membawa angin segar bagi penginapan dan rumah makan di sekitar lokasi wisata.
Dengan ramainya rumah makan dan penginapan di sekitar lokasi wisata tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi para pengusaha. Pemerintah daerah juga akan tutut menikmati pemasukan berupa pajak rumah makan dan hotel yang jumlahnya tidak sedikit.
“Kalau industri wisatanya tumbuh, otomatis perekonomian juga akan tumbuh. Kondisi ini juga akan menggerakan sektor UMKM yang banyak digeluti masyarakat,” tandas Bendahara DPW PKS Jatim itu.
Yusuf Rohana juga mengingatkan, keluarnya Keppres itu juga harus disongsong oleh masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, masyarakat sekita harus siap menyongsong pelaksanaan kawasan wisata terpadu BTS. Diantaranya dengan membekali masyarakat sekitar dengan kemampuan dan wawasan tentang obyek wisata di kawasan tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi pemandu wisata bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Dirinya juga mendorong adanya desa wisata, yang menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pendukung potensi wisata di kawasan tersebut. Sebab dengan konsep desa wisata, masyarakat menjadi bagian industri wisata yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka menjadi bagian penting dari obyek wisata yang ada.
“Masyarakat sekitar tak boleh menjadi penonton dari tumbuhnya industri wisata di sekitar mereka. Masyarakat harus terlibat dan menikmati keberadaan industri wisata. Karena itu, mereka harus dipersiapkan. Kami akan atur itu di dalam Raperda Pariwisata yang sedang bahas Komisi B,” pungkas Yusuf Rohana.
COMMENTS