Pribumi Menggugat Ultimatum Patung Dewa Perang Dibongkar Dalam 7x24 Jam

Demo menolak patung Dewa Perang di depan kantor DPRD Jatim PARLEMEN JATIM-Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pribumi Menggugat ...

Demo menolak patung Dewa Perang di depan kantor DPRD Jatim

PARLEMEN JATIM-Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pribumi Menggugat menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Jawa Timur, Senin (7/8). Mereka gabungan dari 49 ormas dan LSM, diantaranya, Ormas FKPPI, Pemuda Panca Marga, Aliansi Madura Perantauan (MP) dan Kokam itu menuntut dibongkarnya patung jenderal perang China Kwan Sing Tee Koen di Tuban. Massa memberi ultimatum patung yang dikenal sebagai dewa perang itu harus dibongkar dalam 7x24 jam.

Koordinator aksi, Didik Muadi mengungkapkan, alasan pihaknya mendesak pembongkaran patung tersebut, karena bangunan patung setinggi 30 meter tersebut menunjukkan kecongkakan di tengah rasa kebangsaan. Menurut dia, sosok  jenderal perang China Kwan Sing Tee Koen juga tidak berjasa dalam hal memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Kami menolak pembangunan Patung Kwan Sing Tee Koen dan meminta dihilangkan dari Tuban, patung tersebut tidak ada urgensinya bercokol di Bumi pertiwi. Kami minta 7x24 jam sejak hari ini, patung tersebut dibongkar.

Didik mengatakan pembangunan patung tersebut telah menyalahi aturan. Adapun patung yang mulai diresmikan pada tanggal 17 Juli  tahun lalu itu tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Dia mengaku sudah mengkonfirmasi hal itu kepada Pemkab Tuban dan memang belum memberikan izin.

“Sebetulnya kami mempersilahkan saja mereka membangun patung, tapi tidak setinggi itu," tegasnya.

Alasan baru digugatnya kasus tersebut sekarang, menurut Didik, dikarenakan selama setahun pihaknya masih mengumpulkan data-data sebelum memulai pergerakan. Saat peresmian, dia mengaku belum mengetahui bahwa patung tersebut ternyata tidak berizin.

“Waktu itu kita tidak tahu kalau tidak berizin, dan kalau kami bergerak pasti akan disalahkan, setelah kami kumpulkan data-data baru bergerak karena itu sudah menyalahi aturan,” ujar Didik.

Tuntutan yang lain, Didik menambahkan, pihaknya juga mendesak Ketua MPR RI untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Menurut dia, Ketua MPR RI telah melakukan kecerobohan dengan ikut meresmikan keberadaan patung pada 17 Juli 2016 lalu.