PARLEMEN JATIM-Gara-gara gaji selalu terlambat, ribuan tenaga Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) di Jawa Timur wadul ke DPRD Jatim, Rabu ...
PARLEMEN JATIM-Gara-gara gaji selalu
terlambat, ribuan tenaga Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) di Jawa Timur wadul ke
DPRD Jatim, Rabu (21/3). Menurut Ketua Forum Perawat Ponkesdes Jatim Ahmad
Ihsan mengatakan dirinya mewakiliki ribuan tenaga ponkesdes Jatim minta agar
Pergub Jatim Nomor 4 tahun 2010 di revisi. Pasalnya, dipergub tersebut tak ada
status kepegawaian tenaga Ponkesdes.
“ Dampaknya, kami selalu terlambat
menerima gaji dan hal ini kami alami 8 tahun,”jelasnya saat ditemui di
DPRD Jatim. Ahmad Ihsan mengatakan dalam Pergub tersebut juga tak dijelaskan
sumber pendanaan bagi tenaga ponkesdes. “ Status kami ini tak jelas, apakah
kami ini tenaga kerja milik Pemkab/Pemkot atau Propinsi. Kami ingin ada
kejelasan status kami,”sambungnya.
Ahmad mengatakan selama ini pihaknya
sudah sering menjalin komunikasi dengan pihak Pemprov Jatim, namun jawaban
kurang memuaskan. “Pihak Pemprov Jatim beralasan belum selesainya MoU antara
Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Jatim. Padahal ada dana dari beberapa
Pemkab/Pemkot yang sudah membayar gaji tenaga Ponkesdes di daerah tersebut.
Sedangkan dana dari Pemprov terlambat cairnya. Kami ingin mempertanyakan hal
tersebut,”jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD
Jatim, Agatha Retnosari mengatakan pihaknya merasa prihatin atas keterlambatan
gaji dari tenaga ponkesdes di Jatim. “Programnya ini baik yaitu peduli
kesehatan masyarakat sampai tingkat desa. Namun, pelaksanaanya tak jelas dalam
pemenuhan kewajiban dari tenaga Ponkesdes,”jelas politisi PDIP.
Wanita asal Surabaya ini mengatakan
hak-hak pegawai juga harus jelas, mulai gaji harus dibayar tepat waktu dan
tunjangan serta BPJS bagi tenaga Ponkesdes tersebut.”Dan harus ada kejelasan
status mereka yang penting,”sambungnya.
Ditambahkan oleh Agatha, pihaknya dalam
waktu dekat akan memanggil Dinkes Jatim terkait lambannya pencairan gaji tenaga
ponkesedes dari Pemprov Jatim.
“Kasihan mereka kalau terlambat. Ini
yang akan kami minta pertanggungjawaban dari Dinkes Jatim selaku leading sector
program Ponkesdes di Jatim,”pungkasnya. (day)
COMMENTS