Komisi E Usulkan Disnakertrans Buat S.O.P

PARLEMEN JATIM-Komisi E DPRD Jawa Timur mengusulkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar membuat Standart Operati...

PARLEMEN JATIM-Komisi E DPRD Jawa Timur mengusulkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) agar membuat Standart Operating Procedure (SOP) untu menangani sengketa perburuhan atau ketenagakerjaan di Jatim. Hal ini dilakukan agar tenaga kerja atau buruh asal Jatim dapat dilindungi dengan baik.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Eka Puspita Retnosari ditemui di DPRD Jatim, mengatakan sudah saatnya Disnakertrans membuat SOP sengketa Perburuhan di Jatim. Karena saat ini untuk kewenangan pengawas buruh sudah berada di Provinsi Jatim.

"Komisi E ingin untuk pelayanan dan pengawasan SOP untuk perburuhan atau tenaga kerja dilakukan dengan sistem online atau digitalisasi. Agar buruh di luar Surabaya bisa cukup melapor secara online tanpa datang dengan langsung ke kantornya,"ujar Agatha politisi asal Fraksi PDI Perjuangan itu, Senin (30/4).

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini mengungkapkan, untuk SOP pengawas perburuhan Disnakertrans harus berani memastikan respon laporan pertama berapa hari, kemudian untuk penyelesaian sengketa ketenagakerjaan berapa hari. Karena dengan adanya SOP tersebut pihak komisi E dapat menilai kerja Disnakertrans terkait pengawasan buruh tersebut.

Menurutnya, saat ini masalah ketenagakerjaan kurang ada pengawasan dari pemerintah. Pasalnya saat ini laporan di lapangan jumlah perusahaan lebih banyak dan tenaga pengawas. Bahkan banyak sengketa perburuhan yang selalu buruh dikalahkan ditingkat PHI (Pengadilan Hubungan Industrial).

"Seharusnya sengketa perburuhan cukup diselesaikan di Disnakertrans.Tak perlu sampai di PHI.Ini menunjukkan Disnakertrans lemah dalam pengawasan dan menyelesaikan sengketa perburuhan. Hal ini disebabkan karena mereka tak punya SOP," kritik alumni ITS ini.

Oleh karena itu, Agatha berharap agar Disnakertrans Jatim memperbaiki kinerjanya. Bahkan pihaknya meminta pada perubahan APBD 2018 untuk dimasukan anggaran program untuk pengawasan tenaga kerja di Jatim. 

"Besok hari buruh ( 1 Mei 2018), kami berharap Disnakertrans memberikan kado terbaik bagi buruh, yaitu adanya SOP pengawasan perburuhan di Jatim," tandas Ketua Komda Pemuda Katolik Jatim tersebut. (day)