Pengusaha Konter Pulsa Wadul Parlemen

PARLEMEN JATIM-Ratusan pengusaha konter pulsa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Jawa Timur menggelar demo di...

PARLEMEN JATIM-Ratusan pengusaha konter pulsa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Jawa Timur menggelar demo di depan DPRD Jatim pada Senin (2/4). Dalam aksinya para pendemo menuntut pemerintah segera mencabut dan membatalkan aturan tentang pembatasan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya untuk tiga kartu perdana dalam pendaftaran registrasi kartu perdana.

Perwakilan KNCI,  Anum mengatakan pihak KNCI perwakilan Jatim ingin meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Kominfo untuk segera membatalkan dan mencabut regulasi tentang regestrasi tersebut. 

"Kami ingin perwakilan anggota parlemen untuk segera menyampaikan aspirasi KNCI ke Kementerian Kominfo agar mencabut regulasi tersebut. Pasalnya apabila aturan tersebut akan mematikan para pengusah celuler di Indonesia, terutama di Jatim,"ujarnya.

Ia menambahkan, aksi penolakan dan pencabutan aturan Kemenkominfo dilakukan diseluruh Indonesia. Dan KNCI juga sudah melakukan aksi dengan memasang spanduk penolakan tersebut di Jatim.

"Kami KNCI ini setuju dengan adanya pendaftaran registrasi tersebut. Tapi kami keberatan pembatasan tiga kartu perdana tersebut," imbuh Anum.

Ia juga menyampaikan, pihak KNCI sudah mengirimkan surat kedua kali ke Kemenkominfo terkait masalah pembatasan tiga kartu. Dan juga pihak konter pulsa diberi kewenangan sama seperti gerai pelayanan selular yaitu sampai empat kartu. Namun sampai saat ini suratnya belum diberikan atau terealisasi.

Setelah berorasi di depan DPRD, perwakilan masa KNCI langsung ditemui oleh Anggota DPRD Jatim Muzammil Syafii dan Gatot Sutantra, serta didampingi oleh Kadis Kominfo Jatim, Edi Santoso dan Kepala Bidang Informasi Publik, Edi Supanji, di ruang Banggar DPRD Jatim.

Anggota DPRD Jatim, Gatot Sutantra mengatakan DPRD Jatim siap mendukung para pedagang kartu selular ke pemerintah pusat agar pemerintah pusat yaitu Menkominfo agar mencabut peraturan pembatasan tiga nomor tersebut. 

"DPRD Jatim dan Kepala Dinas Kominfo Jatim telah sepakat untuk mengawal aspirasi para demonstran ke Jakarta agar aspirasi ini bisa didengar langsung oleh menteri," pungkas politisi Hanura itu. (day)