Sahat Kritisi Manajemen PT PWU Jatim

PARLEMEN JATIM-DPRD Jawa Timur mengkritisi kegagalan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim dalam mengembangkan bisnisnya di sektor pembangunan...

PARLEMEN JATIM-DPRD Jawa Timur mengkritisi kegagalan PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim dalam mengembangkan bisnisnya di sektor pembangunan jalan tol di wilayah Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM).

Pasalnya, tak hanya satu kali ini saja PT PWU Jatim gagal dalam mengembangkan usahanya disektor bisnis aslinya dibidang properti. Sebelum melangkah ke pembangunan jalan tol, BUMD milik Pemprov Jatim tersebut juga mengembangkan usahanya dengan pembangunan apartemen The Frontage yang pembangunannya juga dinilai bermasalah.

Anggota Komisi C, Sahat Tua Simanjuntak mengatakan pihaknya akan minta pertanggungjawaban manajemen PT PWU Jatim yang gagal mengembangkan bisnis usahanya disektor lain.

"Seharusnya ada perencanaan bisnis sebelum melakukan investasi disektor lain. Saya kira mereka tak konsisten dengan bidang usahanya,”ungkap Sahat di DPRD Jatim, Kamis (12/4).

Ketua Fraksi Partai Golkar ini meminta agar manajemen PT PWU Jatim bertanggungjawab atas kegagalan proyek yang pengembangan usaha yang dilakukan manajemen.

“Dalam pembangunan jalan tol sudah ditanam investasi awal senilai Rp 2 T. Walaupun asset dan keuangan PT PWU Jatim aset Pemprov yang dipisahkan sesuai UU PT, namun kami minta pertanggungjawaban dari manajemen,”jelasnya.

Sementara itu, Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Basanto Yudoyoko mengakui adanya penambahan dana investasi dalam partisipasi pembangunan tol KLBM. Pasalnya, rencana investasi dengan menggandeng PT Waskita Karya untuk membangun tol Krian-Legundi-Bunder- Manyar membengkak dari semula Rp8 Triliun menjadi Rp12,7 Triliun.

“ Pembengkakan tersebut disebabkan karena kami juga diminta oleh Kementerian melalui PT Waskita Karya untuk berinvestasi juga di pembangunan Tol di Sumatera. Tentunya bagi kami ini memberatkan dan tidak menguntungkan bagi bisnis PT PWU Jatim, “ungkap Basanto.

Mantan Direktur Keuangan PT PWU Jatim ini menjelaskan, saat ini pihaknya sedang meminta dukungan kepada pihak DPRD Jatim untuk menempuh berbagai hal termasuk lewat legal opini dengan pertimbangan BPKP agar bisa terlepas perjanjian pembangunan tol di Sumatera tersebut. 

"Kalau nantinya tidak ada titik temu, kita akan pertimbangkan menjual saham kita yang ada dikonsorsium. Tentunya dengan harga yang pantas. Karena ini menyangkut marwah Jawa Timur," tutur pria berkaca mata itu. (day)