Dewan Awasi PPDB SMA/SMK

PARLEMEN JATIM-DPRD Jawa Timur meminta kepada sekolah tidak memperjual belikan bangku kosong pada saat penerimaan peserta didik baru (PP...

PARLEMEN JATIM-DPRD Jawa Timur meminta kepada sekolah tidak memperjual belikan bangku kosong pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018. Anggota parlemen menilai sudah seharusnya SMA/SMK yang dibawah kewenangan Pemprov untuk mengisi jatah bangku kosong sesuai sistem PPDB. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochamad Eksan mengatakan, ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan seseorang sesuai sistem PPDB yang telah diterapkan di SMA/SMK. Yakni jalur reguler melalui tes, prestasi hingga bina warga. Oleh karena itu, dirinya berharap sekolah tidak melakukan penerimaan diluar hal tersebut. 

“Jika pada saat proses pendaftaran ulang masih ada bangku kosong entah itu karena peserta didik mengundurkan diri atau dia punya alasan lain. Entah itu disebabkan tidak jadi melanjutkan sekolah karena ada pertimbangan lain. Ketika ada bangku kosong semacam itu tentu dalam hal ini jangan kemudian di perjual belikan,”  ujar Eksan, Minggu (27/5).

Politisi Nasdem tersebut menegaskan bahwa jangan sampai ada yang memasang harga tertentu di bangku kosong atau kuota penerimaan siswa. Tetapi lebih pada mereka yang seharusnya berhak mengisinya. Yakni harus diisi bagi mereka peserta didik dengan kriteria yang pantas masuk. 

“Seperti pada mereka yang cadangan itu yang di masukkan. Mereka pasti ada nilai yang memenuhi kriterianya,” jelasnya. 

Terpisah, anggota komisi E DPRD Jatim lainnya, Karimullah lebih menyoroti pada lembaga pendidikan SMA/SMK yang menerapkan uang daftar ulang berbeda pada setiap gelombang pendaftaran. Jangan sampai timbul sebuah persepsi negatif dari orang tua siswa. Sehingga timbul kekagetan dari orang tua karena tidak jumlah uang pendaftaran tidak sama dengan sebelumnya.

“Boleh lakukan kreasi-kreasi selama itu pada perbaikan dan perlu ada sosialisasi yang jelas dan mantab. Agar tidak menimbulkan persepsi lain dari orang tua siswa,” urai Karimullah.

Politisi Partai Golkar itu pun berjanji akan melakukan fungsi pengawasannya untuk memantau kebijakan baru. 

“Kita akan melaksanakan fungsi pengawasan, memantau itu dengan lahirnya kebijakan baru. Tujuannya tidak lebih pada memperhatikan sistem menjadi lebih baik. Pantauan kalau dianggap perlu menimbulkan sistem yang baik, maka akan kami lakukan,” pungkas Karim. (day)