PARLEMEN JATIM-Pemprov Jatim kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Perwakilan Keuangan (BPK) RI. Opini WTP yang...
LHP BPK RI atas LKPD Prov. Jatim ini diserahkan langsung oleh
anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T kepada Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dan
Pimpinan DPRD Prov. Jatim pada acara Sidang Paripurna Istimewa di DPRD Jatim,
Jl. Indrapura, Surabaya, Jumat (25/5).
Usai acara penyerahan laporan keuangan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan terimakasih kepada Perwakilan BPK Prov. Jatim yang telah memeriksa dan membina secara langsung unit keuangan dan aset Pemprov Jatim. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang pada akhirnya menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK.
Usai acara penyerahan laporan keuangan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan terimakasih kepada Perwakilan BPK Prov. Jatim yang telah memeriksa dan membina secara langsung unit keuangan dan aset Pemprov Jatim. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang pada akhirnya menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK.
“Temuan hasil pemeriksaan
ini akan menjadi dasar koreksi dan segera ditindaklanjuti sehingga pengelolaan
keuangan dan aset di Jatim lebih baik lagi,” ungkapnya.
Pakde Karwo menambahkan, diraihnya kembali opini WTP kali ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Disamping itu, Pemprov Jatim juga telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur dan kapasitas aparat pengelola keungan dan aset.
Pakde Karwo menambahkan, diraihnya kembali opini WTP kali ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Disamping itu, Pemprov Jatim juga telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memantapkan komitmen aparatur dan kapasitas aparat pengelola keungan dan aset.
“Dalam melaksanakan dan penyusunan laporan keuangan
dan aset kami juga selalu mempedomani hasil temuan-temuan BPK RI tahun
sebelumnya,” imbuhnya.
Menurutnya, diraihnya opini WTP kali ketujuh ini bukan hanya sekedar penghargaan namun bentuk pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan. Apalagi, Pemprov Jatim sudah on the track dengan adanya dukungan aplikasi keuangan dan aset yang handal seperti e-newbudgeting.
Menurutnya, diraihnya opini WTP kali ketujuh ini bukan hanya sekedar penghargaan namun bentuk pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan. Apalagi, Pemprov Jatim sudah on the track dengan adanya dukungan aplikasi keuangan dan aset yang handal seperti e-newbudgeting.
“Sistem ebudgeting yang
sekarang menjadi e-newbudgeting merupakan pembenahan pada sistem administrasi
dan pertanggungjawaban keuangan yang kami miliki,” urainya. (day)
COMMENTS