Khofifah Sinkronisasi Nawa Bhakti Satya dengan RPJMD 2019

khofifah, nawa bhakti satya, dprd jatim

PARLEMEN JATIM-Pasca ditetapkan sebagai Gubernur Jawa Timur terpilih oleh Komisi Pemiihan Umum (KPU) Jatim. Khofifah Indar Parawansa (KIP) mulai mensingkronkan program Nawa Bhakti Satya dan janji-janji kampanye dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur tahun 2019. Singkronisasi program ini diperlukan agar pembangunan Jawa Timur 5 tahun ke depan bisa berkesinambungan.

“RPJMD Jatim 5 tahunan yang tinggal setahun ini seperti apa? supaya bisa disingkronkan dengan RPJMD 5 tahun ke depan. Makanya sebelum tanggal 14 Agustus paling tidak ada dua pertemuan lagi dengan tim Pemprov Jatim dengan sistem karantina agar tidak hit and run,” ujar Khofifah, Kamis (2/8).

Menurut Ketua Umum PP Muslimat NU itu, Gubernur Jatim Soekarwo maupun Plt Sekdaprov Jatim, Jumadi juga sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan didiskusikan. Karena itu pihaknya akan menyisir kembali RPJMD, Nawa Bhakti Satya, janji kampanye maupun KUA PPAS yang bisa disinkronkan dalam RPJMD Jatim 2019.

“Saya kira program penanggulangan kemiskinan melalui Jalin Matra bisa disinergikan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) jadi di RPJMD Jatim 2019 masih berkelanjutan,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Dicontohkan Khofifah, peran Bakorwil Jatim akan lebih diintensifkan bukan hanya menjadi pusat informasi super koridor tapi juga akan dijadikan sebagai koordinator program millenial job center dan communal branding.

 “Sebagai pusat informasi super koridor, Bakorwil nantinya juga didampingi lawyer, transletter maupun operator,” jelasnya.

Sedangkan untuk millenial job center, lanjut Khofifah era sekarang masuk kategori Hit Ekonomic dimana tipikal pekerja suka berpindah-pindah atau freelance. Di sisi lain pengusaha juga lebih senang pekerja kontrak daripada pekerja tetap. 

“Pekerjaan seperti fotografer, disainer dan programer biasanya lebih suka freelance bagi pekerja junir. Tapi yang sudah senior bisa dijadikan sebagai tutor atau mentor,” terangnya.

Sementara untuk program communal branding, kata Khofifah diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki centra produk tertentu seperti shuttle cok di Nganjuk maupun ukiran di Ngawi.

 “Tugas Pemprov (Bakorwil) nantinya adalah membuat quality control dan membranding supaya mereka memiliki merk tersendiri,” ungkap mantan Mensos RI ini.

Di singgung soal pembiayaan pembangunan Jatim ke depan? Dengan lugas Khofifah menyatakan bahwa kekuatan APBD Jatim tidak memungkinkan untuk membiayai program-program pembangunan yang strategis. Karena itu, pihaknya akan melanjutkan alternatif pembiayaan yang sudah dirintis oleh Pemprov Jatim melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) pada proyek SPAM Umbulan.

“Program pembangunan strategis Jatim dengan pendekatan kewilayahan seperti Lingkar Wilis dan Lingkar Ijen itu harus dilinkkan dengan Program Strategis Nasional (PSN) supaya bisa dibiayai APBN atau investasi KPBU,” bebernya.

Khofifah juga mengaku saat masih menjadi Mensos RI banyak mengetahui tentang program strategi nasional yang kewenangannya melibatkan banyak kementerian. Biasanya setelah masuk dalam program strategis nasional, baru ditindaklanjuti oleh Bappepam kemudian landing market paling tidak harus ada lima perusahaan penawar lelang.

Setelah itu baru dilakukan Fisibility Study (Studi Kelayakan) dan dibawa ke Kementrian Keuangan untuk mendaparkan support pembiayaan atau jaminan. 

“Kebetulan dihampir semua program strategis nasional, Kementrian Sosial selalu ikut dilibatkan sehingga saya banyak tahu soal pembiayaan alternatif pembangunan,” pungkas Khofifah. (day)