PARLEMEN JATIM-Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad mengapresiasi upaya Gubernur Jatim Soekarwo melakukan penyegaran jajaran di...
PARLEMEN JATIM-Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Anwar Sadad
mengapresiasi upaya Gubernur Jatim Soekarwo melakukan penyegaran jajaran
direksi di lingkungan PT PWU Jatim. Sebab, kinerja PT PWU Jatim kurang
memuaskan. Bahkan beberapa program yang dirancang macet seperti pembangunan
apartemen dan hotel di kawasan jalan A. Yani, Surabaya.
"Mudah-mudahan Dirut PT PWU Jatim yang baru bisa
memajukan BUMD Jatim yang memiliki aset cukup banyak sehingga bisa memberikan
PAD yang signifikan," tutur politisi asal Partai Gerindra itu, Senin (3/9).
Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur,
nampaknya kurang memuaskan Gubernur Jatim. Terbukti dalam sepekan, orang nomor
satu di lingkungan Pemprov Jatim melakukan penyegaran jajaran komisaris dan
direktur di beberapa BUMD Jatim.
Terbaru, Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Basanto Yudoyoko digantikan Erlangga Satriagung mantan Dirut PT Jatim Graha Utama (JGU). Beberapa hari sebelumnya, jajaran komisaris di PT BPD Jatim juga dilakukan penyegaran.
Terbaru, Dirut PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, Basanto Yudoyoko digantikan Erlangga Satriagung mantan Dirut PT Jatim Graha Utama (JGU). Beberapa hari sebelumnya, jajaran komisaris di PT BPD Jatim juga dilakukan penyegaran.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan hasil performen audit yang
dilakukan pihak ketiga menyatakan bahwa perusahaan tersebut kurang bagus
kinerjanya sehingga sulit meraup keuntungan.
"Dalam berbagai diskusi sudah sering saya katakan bahwa
kalau kita tidak melakukan perubahan birokrasi enterprenership eperti itu maka
BUMD akan selalu bergantung APBD atau PAD. Padahal sudah 4 tahun stagnan dan
pembangunan harus terus dilakukan," tegas Pakde Karwo sapaan akrab
Soekarwo.
Solusi yang diharapkan dari penyegaran jajaran direksi BUMD
Jatim, lanjut Pakde Karwo adalah Dirut yang baru bisa merancang dan mencari
pembiayaan diluar negara melalui financial engineering (rekayasa
pembiayaan) seperti Public Privat Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah
Badan Usaha (KPBU).
"Makanya kita butuhkan orang-orang di bidang keuangan
yang bisa merancang rekayasa pembiayaan diluar negara supaya pembangunan bisa
terus dilakukan," ungkap pejabat asal Madiun tersebut. (day)
COMMENTS