PARLEMEN JATIM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jatim yang mendorong Unit U...
PARLEMEN JATIM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur mendukung
upaya Pemerintah Provinsi Jatim yang mendorong Unit Usaha Syariah (UUS) milik
PT Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) untuk lepas dari induk usaha atau
spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Ketua FPKS DPRD Jatim, Irwan Setiawan
mengungkapkan DPRD Jatim membuka kemungkinan untuk menyetujui usulan Pemprov
yang akan menggunakan sebagian anggaran APBD 2019 sebagai modal spin off
tersebut.
Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah, untuk bisa mendirikan BUS, memang diwajibkan untuk memiliki modal sebesar Rp 1 triliun. Berdasarkan penjelasan Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut, modal inilah yang selama ini menjadi hambatan pembentukan BUS di Jatim.
Sekretaris Umum PKS Jatim itu menilai, Pemprov Jatim melalui Bank Jatim selama ini baru menjanjikan akan membentuk BUS. "Saya hitung sudah tiga kali pernyataan ini disampaikan sejak 2016 silam, namun hingga kini belum terealisasi. Tak bisa dipungkiri bahwa APBD Jatim tak bisa menyediakan anggaran sebesar itu," kata politisi yang akrab disapa Kang Irwan itu, Jumat (2/11).
Namun, mengacu kepada rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyediaan modal tersebut bisa dilakukan secara bertahap. Syaratnya, Provinsi harus memiliki Perda yang mengatur Penyertaan Modal dari Pemrov dalam pembentukan BUS tersebut terlebih dahulu.
Oleh karenanya, pihaknya kini bersiap menyusun Perda Penyertaan Modal untuk BUS. Hal inilah yang sekaligus membuat pengesahan APBD 2019 sekitar Rp30 Triliun tertunda.
Selama sembilan tahun terakhir, APBD disahkan di tiap 10 November. Namun, khusus untuk tahun terakhir Gubernur Jatim, Soekarwo menjabat, akan diundur menjadi 28 November 2018.
Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah, untuk bisa mendirikan BUS, memang diwajibkan untuk memiliki modal sebesar Rp 1 triliun. Berdasarkan penjelasan Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut, modal inilah yang selama ini menjadi hambatan pembentukan BUS di Jatim.
Sekretaris Umum PKS Jatim itu menilai, Pemprov Jatim melalui Bank Jatim selama ini baru menjanjikan akan membentuk BUS. "Saya hitung sudah tiga kali pernyataan ini disampaikan sejak 2016 silam, namun hingga kini belum terealisasi. Tak bisa dipungkiri bahwa APBD Jatim tak bisa menyediakan anggaran sebesar itu," kata politisi yang akrab disapa Kang Irwan itu, Jumat (2/11).
Namun, mengacu kepada rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyediaan modal tersebut bisa dilakukan secara bertahap. Syaratnya, Provinsi harus memiliki Perda yang mengatur Penyertaan Modal dari Pemrov dalam pembentukan BUS tersebut terlebih dahulu.
Oleh karenanya, pihaknya kini bersiap menyusun Perda Penyertaan Modal untuk BUS. Hal inilah yang sekaligus membuat pengesahan APBD 2019 sekitar Rp30 Triliun tertunda.
Selama sembilan tahun terakhir, APBD disahkan di tiap 10 November. Namun, khusus untuk tahun terakhir Gubernur Jatim, Soekarwo menjabat, akan diundur menjadi 28 November 2018.
"Rancangan Perda Penyertaan Modal
mulai diajukan pada 5 November dan akan dibahas selama 23 hari sebelum
disahkan," kata Irwan.
Di tahun pertama (tahun 2019), Pemprov Jatim akan menganggarkan Rp200 miliar. Sisanya akan diambilkan dari APBD tahun sesudahnya. Sedangkan batas waktu spin off dibatasi sampai tahun 2023.
Menurut Irwan, pembentukan BUS sangat mendesak. BUS diharapkan menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Selain itu, BUS diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perbankan di Jatim hingga 50 persen.
Di tahun pertama (tahun 2019), Pemprov Jatim akan menganggarkan Rp200 miliar. Sisanya akan diambilkan dari APBD tahun sesudahnya. Sedangkan batas waktu spin off dibatasi sampai tahun 2023.
Menurut Irwan, pembentukan BUS sangat mendesak. BUS diharapkan menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Selain itu, BUS diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perbankan di Jatim hingga 50 persen.
"Selain itu, aspirasi juga datang
dari masyarakat yang mendorong untuk segera menyiapkan BUS di Jatim,"
tegas alumni FISIP Unair itu. (day)
COMMENTS