Artono Sarankan Opsi Lockdown

PARLEMEN JATIM-Upaya pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown ditengah merebaknya virus covid-19, dianggap terlalu membahayakan. K...

PARLEMEN JATIM-Upaya pemerintah yang tak mengambil kebijakan lockdown ditengah merebaknya virus covid-19, dianggap terlalu membahayakan. Karena itu pimpinan Komisi E (Kesra) DPRD Jatim menyarankan penerapan opsi Lockdown kepada pemerintah untuk mengendalikan penyebaran covid-19.

Mengingat, corona merupakan  virus yg sangat berbahaya bagi orang yang tidak mempunyai kekebalan tubuh yang prima, terutama bagi orang lanjut usia dan orang dewasa yang mempunyai  riwayat penyakit.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Ir. Artono menegaskan jika pemerintah tidak segera mengambil kebijakan tersebut yang memprioritaskan penangan penghentian penyebaran virus corona ini , dengan kekuatan APBD, dikhawatirkan penyebaran virus corona semakin masif.

"Harus ada tindakan tegas dari aparat dengan lockdown. Keadaan ini sangat membahayakan, karena masyarakat masih berhubungan satu sama lain, terutama di lingkungan kerja, sehingga kalau salah satu ada yang kena. Maka, teman kerja lainnya akan tertular dan akan terbawa ke daerah dimana pekerja tersebut tinggal. Keadan akan semakin parah dan menyebar luas," tutur Artono, lewat keterangan tertulisnya, Rabu (25/3).

Politisi senior PKS ini melanjutkan, kebijakan lockdown tersebut memang membutuhkan biaya mahal, karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Karena itu, pemerintah harus mebackup dengan memberi subsidi tunai lewat dana APBN/APBD yang notabene adalah uang rakyat.

Selain itu, menurut politisi berlatar pengusaha ini, Pemprov Jatim harus mengutamakan rapid tes covid-19 kepada dokter, perawat dan tenaga medis, termasuk keluarga mereka. Karena merekalah yang sekarang ini berjuang untuk membantu masyarakat yang sudah ODP, PDP maupun yg terjangkit.

"Mudah-mudahan mereka sebagai garda terdepan mendapat perlindungan dari Allah SWT," tandasnya.

Terkait dengan rumah sakit rujukan bagi penderita corona, pihaknya berharap Pemprov Jatim melakukan penambahan. Mengingat jumlah rumah sakit rujukan yang disediakan Pemprov Jatim sudah overload.

Karena itu, agar tidak bercampur dengan pasien biasa, hendaknya Pemprov Jatim menggunanakan aset miliknya yang sudah memiliki kamar kamar, seperti hotel yang di tangani oleh BUMD milik pemprov dan gedung pelatihan yang ada di Pandaan milik pemprov juga.

"Prinsipnya pemerintah harus mengerahkan seluruh fasilitas dan sumber daya yang dimiliki untuk pengendalian wabah Covid-19 di Jawa Timur," pungkas Artono. (day)