Parlemen Jatim - Belum tuntas perbincangan publik terkait tunjangan anggota parlemen yang dinilai terlalu berlebihan dengan kondisi masyara...
Parlemen Jatim - Belum tuntas perbincangan publik terkait tunjangan anggota parlemen yang dinilai terlalu berlebihan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Kini muncul usulan agar calon anggota Parlemen memiliki latar belakang pendidikan Sarjana, S2 atau bahkan S3. Wacana ini ramai di media sosial, menyusul sorotan tajam masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan perilaku anggota parlemen yang dinilai kontroversial, tidak pro-rakyat, bahkan merugikan masyarakat.
Jika ditinjau dari data KPU RI, latar belakang pendidikan, lulusan S1 menjadi yang terbanyak dengan 155 orang atau 26,72 persen. Posisi berikutnya adalah lulusan S2 dengan 119 orang (20,52 persen), disusul lulusan SMA sebanyak 63 orang (10,86 persen), dan lulusan S3 sebanyak 29 orang atau 5 persen.
Adapun lulusan D3 menjadi yang paling sedikit, yakni tiga orang (0,52 persen). Menariknya, masih ada 211 anggota DPR yang belum mencantumkan latar belakang pendidikannya, atau setara 36,38 persen.
Sementara di DPD RI, sejumlah senator diketahui memiliki gelar doktor juga beberapa saja. Di antaranya Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, Dr. Filep Wamafma, Dr. Lia Istifhama asal Jawa Timur, serta Elviana asal Jambi.
Direktur Lembaga Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), menjelaskan bahwa wacana minimal pendidikan Sarjana bagi wakil rakyat, adalah ‘oase’ sekaligus jawaban dari transformasi demokrasi yang semakin sehat dan berkualitas.
“Saya melihat latar belakang pendidikan memang kebutuhan, bukan sekedar harapan. Ini memang kebutuhan penting kalau kita ingin negara kita sehat dengan lahirnya tokoh-tokoh publik yang memiliki kredibilitas menduduki fungsi-fungsi penting dalam proses Demokrasi Indonesia," kata Baihaki, Sabtu (6/9/2025)
Baihaki menambahkan, jika yang disuguhkan hanya popularitas, foto cantik atau foto segar, namun ujungnya permainan editan AI, maka bagaimana masyarakat bisa menuntut kerja-kerja politik para wakil rakyat.
Ia menilai preferensi publik sudah seharusnya pada rekam jejak politisi, jangan terjebak branding atau pencitraan tapi ternyata dipengaruhi kamuflase strategi kemenangan.
"Karena ujungnya yang dipilih tentu tidak bisa dituntut kerja. Sebab, mereka merasa dipilih karena faktor kecantikan atau kecakapan visual belaka.
Secara tegas, Baihaki menyampaikan bahwa gelombang demostrasi yang sempat menjadikan Indonesia sorotan dunia, menjadi momentum bahwa demokrasi harus melahirkan tokoh politik yang memiliki rekam jejak.
“Demo besar-besaran beberapa waktu lalu adalah momentum, bahwa inilah saatnya masyarakat disuguhkan calon-calon wakilnya melalui rekam jejak. Jangan lagi terjebak pada editing foto maupun branding-branding popularitas yang menjadi kamuflase atau menutup rekam jejak calon wakil rakyat," pungkasnya. (day)
COMMENTS