PARLEMEN JATIM-Tingginya angka kekeringan di Jawa Timur yang tersebar di 442 desa di 27 kabupaten membuat Komisi D DPRD Jatim prihatin. K...
PARLEMEN JATIM-Tingginya angka kekeringan di Jawa Timur yang tersebar di 442 desa di 27 kabupaten membuat Komisi D DPRD Jatim prihatin. Karena itu, komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur itu meminta Pemerintah daerah peduli dengan mengalokasikan anggaran untuk pembuatan waduk/embung di sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Meskipun Pemprov Jatim sendiri sudah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan pompa air dan supply air.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Ahmad Heri menegaskan pembangunan waduk/embung memang sangat dibutuhkan khususnya disejumlah wilayah yang rentan mengalami kekeringan. Sebab sesuai data yang ada, terdapat 442 desa yang tersebar di 27 kabupaten mengalami kekeringan yang harus mendapat perhatian.
“Fungsi waduk atau embung diantaranya untuk menampung air saat musin hujan dan menjadi distribusi air saat kekeringan. Karenanya, pemda harus terus berupaya membangun waduk atau embung untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di 27 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan,” tegas politisi NasDem itu, Kamis (7/9).
Selain pembangunan waduk atau embung, pemanfaatan air tanah juga mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, saat ini jumlah air tanah yang tersimpan semakin berkurang akibat pembalakan hutan secara brutal. Tak heran akibat pembalakan ini, jumlah wilayah yang mengalami kekeringan mengalami peningkatan. Untuk itu dibutuhkan reboisasi atau penanaman kembali secara besar-besara dengan dipelopori oleh pemerintah setempat.
“Sudah saatnya untuk mengembalikan air tanah dengan melalui aksi reboisasi,”tegas Heri.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto. Politisi PKS yang akrab disapa Ustadz Hamy ini mengkui jika banyaknya kekeringan di musim kemarau dan banjir disaat musim hujan. Kondisi itu berawal pada sistem tata kelola lingkungan yang kurang mendasar. Hamy memuji jalan-jalan yang ada di Malang Raya dan Blitar, saat ini mulai membuat sistem drainase untuk mengurangi terjadinya banjir.
“Resapan air yang berubah menjadi bangunan bertingkat menjadi salah satu biang terjadinya banjir yang kemudian berimbas pada panjangnya kekeringan,’’imbuh anggota Dewan asal daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo itu.
Untuk itu, beberapa waktu lalu muncul moratorium terkait izin pembangunan infrastruktur. Dimana dalam ruilslag tersebut disebutkan lahan pengganti harus berupa hutan, salah satunya untuk menghindari adanya banjir.
‘’Dan kebijakan ini kami sambut baik,’’tandas mantan Ketua DPW PKS Jatim ini.
Seperti diketahui bulan September ini merupakan puncak musim kemarau. Terdapat 442 desa di 27 kabupaten yang mengalami kekeringan.
Dari jumlah tersebut, 201 desa diantaranya harus dipasok air bersih. Ini karena di wilayah tersebut tidak bisa dilakukan pengeboran sumur dan pipanisasi air bersih. Wilayahnya juga sangat terpencil.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan akan melakukan dropping air bersih kepada 201 desa yang terdampak kekeringan itu. Untuk itu, diimbau agar kepala daerah terdampak segera menyampaikan surat kepada gubernur memberikan data daerahnya yang mengalami darurat kekeringan.
COMMENTS