Fraksi PKS Minta Pemerintah Proteksi Warung dan Pasar Tradisional

Ir. Yusuf Rohana, Ketua F-PKS DPRD Jatim PARLEMEN JATIM-Dominasi pasar modern belakangan ini sudah sangat meresahkan masyarakat, teru...

Ir. Yusuf Rohana, Ketua F-PKS DPRD Jatim

PARLEMEN JATIM-Dominasi pasar modern belakangan ini sudah sangat meresahkan masyarakat, terutama pelaku pasar tradisional dan warung kelontong. Pasalnya,  pasar modern seperti super market dan mini market itu sudah masuk ke wilayah pemukiman penduduk, sehingga mengancam kelangsungan hidup warung dan pasar tradisional.

Keresahan itu juga ditangkap oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Yusuf Rohana.  Bahkan dirinya menilai ekspansi pasar modern ke wilayah permukiman bisa membunuh perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku pasar tradisional. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah membatasi keberadaan pasar modern.

“Pemerintah harus membatasi keberadaan pasar modern. Kalau dibiarkan pasar modern bertarung dengan pasar tradisional sudah pasti pasar tradisional akan kalah. Itu lah pentingnya peran pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat bawah,” tutur alumni ITS itu.

Anggota Komisi B ini mengingatkan hadirnya pasar modern memang menaikkan pertumbuhan, tapi pertumbuhan tak boleh mengabaikan rasa keadilan. Karena itu, sistem pasar tak boleh dilepas, tetap harus ada pembatasan untuk memproteksi yang lemah dan kecil agar tidak mati.

Anggota dewan asal daerah pemilihan Jatim VIII ini prihatin dengan warung rumahan yang semakin terancam keberadaan. Sebab ekspansi mini market sudah sampai ke pedesaan yang jaraknya tak jauh dari warung dan pasar tradisional. Karena itu dibutuhkan keberpihakan dari kepala daerah untuk melindungi pelaku ekonomi kelas UMKM.

“Jatim sudah punya perda tentang perlindungan pasar tardisional, namun ini sifatnya hanya memayungi. Sebab otoritas ada di Kabupaten/Kota, sehingga perlu ada keberpihakan dari kepala daerah seperti yang dilakukan Pemkot Blitar,” imbuh Yusuf.