Tiga Daerah Jadi Percontohan Program JKN Total

Dokter Agung bersama Kadinkes dan Kepala BPJS Jatim usai hearing PARLEMEN JATIM-Minat masyarakat Jawa Timur untuk menjadi peserta Jamin...

Dokter Agung bersama Kadinkes dan Kepala BPJS Jatim usai hearing

PARLEMEN JATIM-Minat masyarakat Jawa Timur untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih sangat minim. Terbukti, hingga Februari 2017 pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Timur baru 57 persen, atau 23,2 juta jiwa dari total penduduk 40 juta jiwa.

Terkait hal itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan kepesertaan program BPJS Kesehatan. Karena itu,  dalam hearing bersama manajemen BPJS Kesehatan dan Dinkes Jatim serta RSUD, pihaknya mempertemukan khusus terhadap 3 daerah yang akan menjadi pilot project, yakni Kota Mojokerto, Kota Kediri dan Kabupaten Banyuwangi. Tiga daerah ini cikal bakal menjadi total JKN.

"Memang secara nasional tahun 2019 harus JKN total. Maka Jatim tahun 2018 siapkan pilot project. Sehingga 2019 sudah siap semua," ungkap politisi asal Partai Demokrat itu.

Agung mengakui bahwa selama ini masyarakat banyak mengeluh pelayanan BPJS. Mengingat BPJS belum mampu mencapai sukses 4 H, yakni happy BPJS, happy pasien, happy provider, dan happy dokter.

"Saat ini masih mencapai 1 H, yakni happy BPJS. Maka hari ini diberi langkah untuk menuju tahapan ke-3.Karena masing-masing kab/kota sudah dikasih workshop, dan pemantapan. Maka kita undang 3 daerah tersebut," katanya.

Langkah selanjutnya, kata Agung, tiga daerah harus siap lebih mengarah ke teknis, dan nantinya akan mengundang tiga kepala daerah, sehingga dapat benar-benar diterapkan di Jatim.

"Harapannya yang menjadi pilot project ditularkan ke daerah lain sehingga dapat lebih bagus dari tiga daerah tersebut," tegasnya.

Politisi yang berangkat dapil III tersebut mengakui bahwa peserta BPJS belum mencapai 60 persen. Kabupaten Banyuwangi saja baru mencapai 50 persen, Kota Kediri 58 persen. Dengan pilot project bisa diharapkan berjalan total.

"Kalau perlu pakai APBD seperti di DKI Jakarta, orang mampu dibayar asal mau menjadi peserta kelas 3," imbuh alumni Fakultas Kedokteran Unair itu.