Untari : Wacana Pemekaran Kabupaten Malang Perlu Kajian Ilmiah

Sri Untari Bisowarno PARLEMEN JATIM-Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Malang terutama Malang Utara selama ini seperti timbul-tenggelam...

Sri Untari Bisowarno

PARLEMEN JATIM-Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Malang terutama Malang Utara selama ini seperti timbul-tenggelam. Kini wacana pemekaran kembali menguat pasca adanya rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Jawa Timur. Pansus RPJMD itu merekomendasi pemekaran 5 kabupaten dan 5 kota di wilayah provinsi Jatim. Diantaranya Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan V Malang Raya, Sri Untari Bisowarno menilai wacana pemekaran wilayah adalah hal yang lumrah di era otonomi daerah. Namun tetap harus melalui proses kajian secara ilmiah untuk menentukan layak tidaknya keputusan pemekaran wilayah tersebut.

“Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Malang perlu dikaji ulang. Perlu ada kajian secara ilmiah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, jadi kajiannya harus secara komprehensif dan menyeluruh,” tutur politisi yang akrab disapa Mbak Un tersebut, Rabu (26/4).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini mengingatkan, pengkajian harus dilakukan secara serius dengan membedah potensi daerah dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang akan diperoleh dari potensi mana . Mengingat saat ini  Kabupaten Malang PAD-nya hanya 12,5 % dari total APBD, sehingga kalau ada pemekaran Kabupaten Malang, maka masing-masing daerah belahan hanya akan punya PAD sekitar 6 sd 7 %.

“Kondisi ini akan sangat memberatkan pemerintah pusat, karena PAD-nya tidak maksimal tapi pengeluaran belanja rutin pegawai justru meningkat. Ini akan membebankan pemerintah pusat, karena pemerintah daerahnya tidak mandiri,” urai alumni GMNI ini.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini mengakui, secara faktual Kabupaten Malang memang terlalu luas, sehingga jangkauan pelayanan publik menjadi kurang optimal. Tapi bukan berarti solusinya pemekaran dengan memunculkan kabupaten baru. Menurut anggota Untari, wilayah yang mau dimekarkan tidak perlu membelah.lagi, belahannya bisa disatukan dengan kota Batu.

Karena berdasarkan struktur pemerintahan, Batu memang sebuah kota tapi pemerintahan dibawahnya justru lebih banyak terdiri dari desa, sehnngga akan cocok untuk belahan Kabupaten Malang.

“Bisa juga yang dimekarkan kecamatannya, karena ada beberapa kecamatan seperti Kepanjen, Poncokusumo, Singosari dan Turen yang terdiri dari 17-19 desa. Perlu dipertimbangkan untuk menyatukan beberapa desa untuk membentuk pemerintahan kecamatan baru, agar lebih mendekatkan layanan publik,” pungkas Untari.