PARLEMEN JATIM-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jawa Timur mendorong agar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belan...
PARLEMEN JATIM-Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (F-PKS) DPRD Jawa Timur mendorong agar pembahasan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2018 Provinsi Jawa Timur diorientasikan pada postur RAPBD yang riil.
Artinya, selain menjawab target-target
RPJMD dan target yang telah digariskan dalam RKPD 2018, tapi juga harus mampu
menjawab problem sosial-ekonomi masyarakat di lapangan. Struktur
dan performance APBD 2018 ini harus menjadi solusi riil dan komprehensif
terhadap persoalan masayarakat saat ini dan kedepannya selama setahun.
"Dalam RAPBD Provinsi Jawa Timur
2018 disebutkan pemprov memacu pembangunan infrastruktur dalam rangka
meningkatkan industri, perdagangan, Efektifitas dan efisiensi pembiayaan pembangunan
di Jawa Timur. Itu orientasi yang baik, semoga bisa diaplikasikan di lapangan,”
ujar Sekretaris F-PKS DPRD Jatim, Irwan Setiawan, Selasa (24/10).
Politisi yang akrab disapa Kang Irwan
itu melanjutkan, dalam Nota Keuangan kekuatan Penerimaan Daerah adalah Rp
28,043 triliyun. Di mana, besaran penerimaan daerah yang berasal dari PAD
adalah Rp 15,552 triliyun dan dari Dana Perimbangan adalah Rp 12,491 triliyun.
Irwan mengaku, angka Penerimaan Daerah
sebesar Rp 28,043 triliyun tersebut sangat mengejutkan karena lebih rendah dari
pada besarnya Penerimaan Daerah pada APBD 2017 setelah perubahan, di mana
angkanya mencapai Rp 28,881 triliyun.
“Proyeksi penurunan pendapatan daerah
2018 ini, dapat memberi indikasi; ada disparitas yang cukup lebar, antara
potensi riil pendapatan dan proyeksi yang ditetapkan,” tandas alumni FISIP
Uanair ini.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini menambahkan,
besaran perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD tahun 2018 lebih
rendah daripada nilai PAD pada APBD 2017 setelah perubahan. Dimana angkanya
adalah: Rp 15,799 triliyun pada APBD 2017 setelah perubahan dibanding Rp 15,552
triliyun pada RAPBD 2018.
Irwan membeberkan dalam konsultasi ke
dirjen perimbangan keuangan daerah kementerian keuangan daerah, semua unsur
pendapatan pada APBN 2018 naik dibandingkan APBN Perubahan 2017. Bahkan saat ke
gaikindo, pertumbuhan kendaraan roda empat juga diprediksi naik utk 2018.
Karena itu, harusnya pendapatan provinsi Jawa Timur juga naik.
“Kalau mengacu pada tren
naiknya APBN 2018 dan pertumbuhan kendaraan roda empat tahun depan, seharusnya
target pendapatan Jatim naik dari APBD 2017 atau setidaknya sama dengan APBD
Perubahan 2017,” tutur Irwan.
COMMENTS