PARLEMEN JATIM-Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian DPRD Jawa Timur. Bersadarkan data Badan Pusa...
PARLEMEN JATIM-Masih
tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian DPRD Jawa
Timur. Bersadarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Jatim mencapai 4, 61 juta atau 11, 77 persen. Fakta itu mendapat sorotan anggota Komisi E
DPRD Jatim, Mochamad Eksan.
Politisi NasDem ini
berharap pemerintah provinsi lebih serius untuk menurunkan angka kemiskinan di
Jatim. Salah satunya dengan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap
penggunaan dana desa (DD) atau alokas dana desa (ADD) yang nilainnya 10 persen
dari APBN dan APBD.
Karena bila dana desa tepat sasaran dengan pembangunan
infrastruktur di desa. Maka pertumbuhan
ekonomi di desa akan meningkat yang imbasnya akan menurunkan angka kemiskinan
yang mayoritas ada di wilayah desa.
“Saya optimis dengan
adanya pembangunan infrastruktur di desa akan menurunkan angka kemiskinan.
Sebab, dengan adanya pembangunan secara otomatis akan meningkatkan roda
perekonomian warga yang imbasnya meningkatkan kesejahteraan warga di pedesaan,”
tutur Eksan.
Eksan mengakui masalah
kemiskinan di Jawa Timur sangat kompleks. Tak semata-mata masalah kesenjangan
ekonomi tapi juga menyangkut kultur warga Jatim yang tersebar di 38 Kabupaten
dan Kota. Karena itu, penanggulangan kemiskinan di Jatim harus terpadu dan
sinergis. Baik itu antara pemprov dan pemkab, maupun antar satuan kerja
perangkat daerah (SKPD).
Karena itu, Eksan
mengusulkan adanya satuan tugas (Satgas) atau kelompok kerja (Pokja) untuk
mensinergiskan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Hal itu bisa
dimulai dengan memberi porsi anggaran yang lebih besar pada kegiatan
pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kalau perlu dibentuk
Satgas atau Pokja atau semacam tim penanggulanagan pengentasan kemiskinan, saya
secara pribadi setuju saja. Tinggal dibuat payung hukumnya, bisa dipimpin oleh
Wakil Gubernur atau Sekdaprov, atau birokrat senior,” tandas alumni HMI ini.
Pengasuh Pondok
Pesantren Nurul Islam II Jember ini mengungkapkan, untuk menanggulangi
kemiskinan perlu dilakukan pemetaan kantong-kantong kemiskinan di Jawa Timur,
seperti Madura dan Jember. Dengan demikian, pemprov bisa fokus mengalokasikan
program pembangunan di wilayah itu. Baik dalam proyek lingkup provinsi maupun
nasional.
Di lain sisi, Eksan
mengkui kalau di wilayah Jawa Timur yang lain, pembangunannya sudah berjalan
dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi di Jatim
yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya kira pemerintah
harus fokus menanggulangi kemiskinan di kantung-kantung kemiskinan yang ada di
Jatim. Sejumlah program-program tingkat provinsi maupun nasional harus
diprioritaskan ke sana,” imbuh Wakil Sekretaris PCNU Jember tersebut.
COMMENTS