PARLEMEN JATIM-Anggota DPRD Jawa Timur Mahhud mengungkapkan, ada puluhan warga Bangkalan yang masih dipasung oleh keluarganya. Penderita ga...
PARLEMEN JATIM-Anggota DPRD Jawa Timur Mahhud mengungkapkan, ada puluhan warga Bangkalan yang masih dipasung oleh keluarganya. Penderita gangguan jiwa itu masih belum mendapatkan penanganan secara layak.
"Penanganan pasung pendataannya masih kurang fiks, karena setelah saya cek lebih dari 50 penderita gangguan jiwa masih dipasung per kecamatan," kata Mahhud, Selasa (25/9).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, di beberapa kecamatan seperti Galis, Kwanyar dan Kokop, puluhan warga penderita gangguan jiwa masuk dipasung. Dia berharap agar Pemkab Bangkalan dan Pemprov Jatim berkoordinasi agar penderita gangguan jiwa yang dipasung bisa segera ditangani.
"Hampir setiap kecamatan ada. Saya juga tidak begitu paham mengapa tidak tertangani dengan baik dan dibiayai Pemprov Jatim," sesalnya.
Eksponen aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UINSA ini menjelaskan, dari beberapa temuan di lapangan, perlakuan kepada warga penderita gangguan jiwa itu tidak manusiawi.
"Ada temuan di kecamatan Kokop misalnya, kalau mau ditinggal keluarganya rantai pasung itu didapatkan. Bahkan ada yang seharian tidak diberi makanan," katanya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur itu berharap agar Bupati Bangkalan yang baru segera melakukan pendataan ulang terhadap penderita gangguan jiwa yang masih dipasung.
Dia juga mengkritik lemahnya koordinasi antara Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan dalam menangani penderita gangguan jiwa yang dipasung. Padahal, ada program bebas pasung yang sudah dicanangkan oleh Gubenrur Jawa Timur Soekarwo sejak beberapa tahun lalu.
"Minta agar bupati memberikan data fiks supaya enak kalau bisa dicover," tegasnya.
Terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengakui jumlah penderita gangguan jiwa yang dipasung masih tinggi. Dikatakannya, program bebas pasung itu terkendala karena banyak anggota keluarga yang masih tertutup.
"Tadinya seribu pasung meledak jadi dua ribu dan tidak dilaporkan karena itu masalah keluarga. Pelaporannya menjadi tertutup," kata Soekarwo.
Soekarwo memastikan program bebas pasung masih berjalan, meski fakta di lapangan penderita gangguan jiwa yang dipasung tetap tinggi.
"Terus program kita menangani pasung dinas kesehatan dan dinas sosial menjadi satu. Saya mengangkui dari Ponorogo jadilah anggarannya dikembangkan. Sama dengan KDRT ketemu sedikit tapi aslinya banyak," pungkasnya. (day)
COMMENTS