Tolak Jembatan Timbang Dikelola Swasta

PARLEMEN JATIM-Akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang menipis, Pemerintah Pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan ti...

PARLEMEN JATIM-Akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang menipis, Pemerintah Pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang dari 20 yang dulu dikelola oleh pemerintah provinsi Jatim, dan selanjutnya sisanya ada kemungkinan di jual ke swasta. Mendapat kabar seperti itu Komisi D DPRD Jatim menolak rencana tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto menegaskan jika untuk tahun ini pusat hanya mampu mengelola 10 jembatan timbang akibat keterbatasan anggaran yang ada di APBN. Selanjutnya jika sisanya dikelola swasta sangat tidak mungkin, karena selama jembatan timbang dikelola Dishub Jatim ada kerjasama dengan aparat TNI guna mengawasi terjadinya penyelewengan di lapangan. 

"Jelas ini tidak mungkin dan belum dipikirkan oleh pusat. Karenanya jika pusat tidak mampu mengelolanya lebih baik sepenuhnya diserahkan kembali ke Pemprov Jatim. Namun dengan catatan penyerahannya dilakukan secepatnya agar kita bisa menganggarkan di APBD murni 2019," tutur politisi asal Fraksi PKS ini, Rabu (16/5).